ARTIKEL PENELITIAN
Edisi: Vol 10 No 1 (2024)
| Rilis: 2024-06-19
Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset Kripto
1
Universitas Padjadjaran
Unduhan
1.642
Tampilan
1.129
Sitasi
38
ABSTRAK
Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada saat ini telah menemukan media baru berupa aset kripto dalam meluncurkan tindakannya. Di sisi lain, TPPU merupakan kejahatan proxy sebagai perwujudan tindakan yang ditujukan untuk menutupi kejahatan secara diam-diam apalagi menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Oleh karena itu, melihat kompleksitas baru tersebut, menimbulkan semakin sukarnya pembuktian bagi penegak hukum dalam menangani tindakan pencucian uang. Kesukaran ini terjadi diakibatkan kepada anonimitas aset kripto sehingga pelaku TPPU dapat dengan mudah melancarkan aksinya. Maka, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan melihat kembali pada penggunaan mekanisme pembuktian dalam menangani TPPU terutama apabila dilakukan melalui aset kripto. Berdasarkan hasil penelitan, implementasi stand alone money laundering pada Pasal 69 dan pembuktian terbalik pada Pasal 77 UU TPPU dinilai tidak efektif dalam menjerat pelaku TPPU pada aset kripto dikarenakan: (1) akan terdapat kesulitan dalam menemukan unsur subjektif dan objektif dari pelaku, (2) masih kaburnya praktik pembuktian terbalik di Indonesia. Adapun kembali memberlakukan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang dapat diimplementasikan sebagai bentuk penanganan terhadap pelaku TPPU di dalam transaksi aset kripto.
KATA KUNCI
TPPU
Cryptocurrency
pembuktian terbalik
stand alone money laundering
proxy
TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS
Patricia Edina Sembiring
, Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran
DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)
Agoes, E. R. (2013). Peran hukum dalam pembangunan di Indonesia: Kenyataan, harapan, dan tantangan (I. Idris (ed.)). PT Remaja Rosdakarya.
Andrianto, R. (2023). Termasuk Rafael Alun, cuci uang di Kripto tembus Rp 126 T. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230512131208-128-436863/termasuk-rafael-alun-cuci-uang-di-kripto-tembus-rp-126-t
Asshiddiqie, J., & Safa’at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen tentang hukum. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan.
Bolder Group. (2023). Washing, cashing: The lost coins, treasure men and money laundering in cryptocurrency. Bolder. https://boldergroup.com/insights/money-laundering-in-cryptocurrency/
Bystranowski, P. (2017). Retributivism, consequentialism, and the risk of punishing the innocent: The troublesome case of proxy crimes. Diametros, 53, 26–49. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=584184
Bystranowski, P., & Mungan, M. C. (2021). Proxy crimes. SSRN Electronic Journal, 59, 1. https://doi.org/10.2139/ssrn.3829115
Casale, E. A. (2015). Cryptocurrencies and the anonymous nature of transactions on the internet [Oregon State University]. https://ir.library.oregonstate.edu/concern/honors_college_theses/m326m385w
Dornbierer, A. (2021). Illicit enrichment: A guide to laws targeting unexplained wealth. Basel Institute on Governance.
Fadhillah, H. (2016). Penerapan algoritma kriptografi vigenere dan algoritma kriptografi XOR. https://www.researchgate.net/publication/303376002_PENERAPAN_ALGORITMA_KRIPTOGRAFI_VIGENERE_DAN_ALGORITMA_KRIPTOGRAFI_XOR
FATF. (2015). Guidance for a risk-based approach to virtual currencies. The Financial Action Task Force (FATF). https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Guidance-rba-virtual-currencies.html
FATF. (2018). FATF President’s Paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors. FATF, Paris, France. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Aml-cft-judges-prosecutors.html
FATF and APG. (2016). Singapore’s measures to combat money laundering and terrorist financing. , Fourth Round Mutual Evaluation Report, FATF, Paris and APG, Sydney. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/mutualevaluations/documents/mer-singapore-2016.html
Fauzi, P., Meiklejohn, S., Mercer, R., & Orlandi, C. (2019). Quisquis: A new design for anonymous cryptocurrencies BT - Advances in cryptology – ASIACRYPT 2019. In S. D. Galbraith & S. Moriai (Eds.), Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2019 (pp. 649–678). Springer International Publishing.
Febriansyah, A., Zulfa, E. A., Yusuf, M., & Banjarani, D. (2023). Reversal burden of proof in process of proving money laundering cases in Indonesia. Indonesia Law Review, 13(1), 1. https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss1/1/
Garnasih, Y. (2016). Penegakan hukum anti pencucian uang: dan permasalahannya di Indonesia. Rajawali Pers.
Guston, D. H., Fisher, E., Grunwald, A., Owen, R., Swierstra, T., & van der Burg, S. (2014). Responsible innovation: motivations for a new journal. Journal of Responsible Innovation, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.1080/23299460.2014.885175
Hanafi, H. (2010). The dynamic aspects of criminal act and criminal liability in money laundering practices. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 17(4), 633–650. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art7
Husak, D. (2017). Drug proscriptions as proxy crimes. Law and Philosophy, 36(4), 345–366. https://doi.org/10.1007/s10982-017-9289-1
Irman, T. (2017). Money laundering: Hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka. PT Gramedia Pustaka Utama.
Ismansyah, I., Wahyuni, F., & Muchtar, H. (2020). Meretas tindak pidana korupsi &upaya penegakan hukum. Rajawali Pers.
Jahja, J. S. (2012). Melawan money laundering!: Mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. Visimedia.
Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199–218. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218
Mandagie, A. S. J. (2020). Proses hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Lex Crimen, 9(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552
Monetary Authority of Singapore. (2022). First Singapore Presidency of FATF – Senior Advisor (International) MHA T. Raja Kumar appointed as the next FATF President. MAS. https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2022/first-singapore-presidency-of-fatf
PPATK. (2019). Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang tahun 2018.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010).
Ramadhan, H. A., & Putri, D. A. (2018). Big data, kecerdasan buatan, blockchain, dan teknologi finansial di Indonesia. Centre for Innovation Policy and Governance.
Renggong, R. (2021). Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP (Revisi). Prenada Media.
Rizky, D. T., & Romadhona, M. K. (2022). Prinsip pembuktian perkara tindak pidana pencucian yang berdiri sendiri (Stand alone money laundering). Media Iuris, 5(3), 381–400. https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.36098
Safiranita, T., Ramli, A. M., Olivia, D., Gunawan C., F., & Ramadayanti, E. (2022). The role of e-commerce in escalation of digital economy in the new normal era based on Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(4), 437. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.437-450
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Sumaryanto, A. D. (2009). Pembalikan beban pembuktian: Tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Prestasi Pustaka Publisher.
Syakur, S. (2021). Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang penyidikan tindak pidana asalnya dilakukan oleh penyidik lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tim Detikcom. (2021). Modus anyar cuci uang pakai kripto di skandal ASABRI terbongkar. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar
Tomalili, R. (2019). Hukum pidana. Deepublish.
Tucker-Feltham, J. (2024). How criminals leverage non-compliant crypto exchanges for money laundering. ID Now. https://www.idnow.io/blog/how-criminals-leverage-crypto-money-laundering/#:~:text=On-chain money laundering mixers,offshore accounts and shell companies
Yanuar, M. A. (2021). Posibilitas eksistensi jenis tindak pidana pencucian uang stand alone money laundering di Indonesia. Nagari Law Review, 5(1), 23. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.23-40.2021
LISENSI DAN HAK CIPTA
Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)
Sembiring, P. E. (2024). Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset Kripto. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10(1), 53-64. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033
