Beralih ke bagian utama
Beranda > Terbitan > Vol 10 No 2 (2024) > Penafsiran Ekstensif Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Sumber Daya Alam Sektor Timah: Studi Komparatif Negara-Negara Berkembang
ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 10 No 2 (2024) | Rilis: 2024-12-31

Penafsiran Ekstensif Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Sumber Daya Alam Sektor Timah: Studi Komparatif Negara-Negara Berkembang

ABSTRAK

Preseden kerugian negara yang berkutat dalam UU Tipikor hanya berlandaskan pada nominal, atau jumlah kerugian uang yang melekat pada tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sementara kerugian negara pada corak paradigma korupsi SDA menitikberatkan pada kerusakan lingkungan hidup, ditambah kerugian lingkungan bukanlah dibebankan pada negara melainkan pada pelaku sebagai kewajiban untuk melaksanakan pemulihan lingkungan. Pasal 2 Ayat 1 serta Pasal 3 UU Tipikor yang mengartikan terminologi "kerugian keuangan negara" menimbulkan ambiguitas terkait penafsirannya yang berbeda dengan peraturan lain seperti Permen LH No. 7 Tahun 2014. Penghitungan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas kerusakan hutan menjadi paradigma baru yang membutuhkan ruang tersendiri dalam UU Tipikor. Penelitian dilandasi metode yuridis normatif mengacu pada peraturan-perundang-undangan sebagai basis pengujian hipotesa untuk mendikotomikan tafsir kerugian negara disertai perbandingan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan penafsiran ekstensif terhadap IUP diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan pembebanan kewajiban ganti kerugian ekonomi, lingkungan, dan biaya pemulihan berdasarkan UU PPLH dengan menyandingkannya dengan UU Tipikor sebagai landasan korupsi SDA, sepanjang mencakup larangan perbuatan koruptif yang melawan hukum. Selain itu, praktik korupsi SDA di negara berkembang seperti Madagaskar dan Nigeria diakibatkan atas longgarnya klasifikasi jenis tipikor dan kebijakan pemberian IUP terhadap pelaku usaha untuk mengekstraksi SDA.

KATA KUNCI

Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Timah

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Daffa Ladro Kusworo

, Universitas Indonesia

Universitas Indonesia

Titi Anggraini

, Universitas Indonesia

Universitas Indonesia

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peradaban Journal of Law and Society, 3(1), 16–30. Al Hazmi, R. A. (2024). Pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnalku, 4(1), 1–10. Amoah, A., Asiama, R. K., Korle, K., & Kwablah, E. (2022). Corruption: Is it a bane to renewable energy consumption in Africa? Energy Policy, 163, 112854. Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2021). Enhancing governance for environmental sustainability in sub-Saharan Africa. Energy Exploration & Exploitation, 39(1), 444–463. Aziz, M. R. (2024). Transformasi perluasan makna kerugian keuangan negara atas anak usaha BUMN. UNES Law Review, 6(3), 589–683. Bahoo, S., Alon, I., & Paltrinieri, A. (2020). Corruption in international business: A review and research agenda. International Business Review, 29(4), 101660. Capri, W., Cahyati, D. D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian korupsi sebagai proses sosial: Melacak korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(1), 121–142. Chen, Z., Zhou, M., & Ma, C. (2022). Anti-corruption and corporate environmental responsibility: Evidence from China’s anti-corruption campaign. Global Environmental Change, 72, 102449. Eddy O.S. Hiariej. (2000). Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi. In Mimbar Hukum 2000: Vol. VI(35) (pp. 8–14). Fernanda, A., M Fauzi Yazid, S., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi dan pembangunan berkelanjutan: evaluasi terhadap dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(5), 77–82. Fu, T., & Jian, Z. (2021). Corruption pays off: How environmental regulations promote corporate innovation in a developing country. Ecological Economics, 183, 10. Gisladottir, J., Sigurgeirsdottir, S., Ragnarsdóttir, K. V., & Stjernquist, I. (2021). Economies of scale and perceived corruption in natural resource management: A comparative study between Ukraine, Romania, and Iceland. Sustainability, 13(13), 7363. Habib, S., Abdelmonen, S., & Khaled, M. (2020). The effect of corruption on the environmental quality in African countries: a panel quantile regression analysis. Journal of the Knowledge Economy, 11(2), 788–804. Hadiwiyoso, S., Panggabean, M. L., & Sudjiarto, T. (2023). Upaya mencegah kejahatan korupsi pada sektor pertambangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online), 3(2), 1107–1119. Hoinaru, R., Buda, D., Borlea, S. N., Văidean, V. L., & Achim, M. V. (2020). The impact of corruption and shadow economy on the economic and sustainable development. Do they “sand the wheels” or “grease the wheels”? Sustainability, 12(2), 481. Khan, H., Weili, L., & Khan, I. (2022). Environmental innovation, trade openness and quality institutions: an integrated investigation about environmental sustainability. Environment, Development and Sustainability, 1–31. Kharisma, L. K., & Dkk, K. A. (2019). Kekhususan tindak pidana korupsi. L. Kukuh Kharisma. La Antrag, I., Situmaeng, Y. T., Arinda, S., & Rochim, A. A. (2024). Penegakan hukum pertambangan timah ilegal pasca kasus korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3(2), 184–191. Lee, C.-C., Wang, C.-W., & Ho, S.-J. (2020). Country governance, corruption, and the likelihood of firms’ innovation. Economic Modelling, 92, 326–338. Leitão, N. C. (2021). The effects of corruption, renewable energy, trade and CO2 emissions. Economies, 9(2), 62. Li, R., Wang, Q., Li, L., & Hu, S. (2023). Do natural resource rent and corruption governance reshape the environmental Kuznets curve for ecological footprint? Evidence from 158 countries. Resources Policy, 85, 103890. Mahmood, H., Tanveer, M., & Furqan, M. (2021). Rule of law, corruption control, governance, and economic growth in managing renewable and nonrenewable energy consumption in South Asia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(20), 10637. Muhdar, M. (2020). Rekonstruksi basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Jurnal de Jure, 12(1). Nguyen, C. P., & Su, T. D. (2021). Tourism, institutional quality, and environmental sustainability. Sustainable Production and Consumption, 28, 786–801. Pardede, M. (2020). Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam bidang perpajakan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 335–362. Pattiwael, J. J. P. (2021). Kerugian ekologis akibat tindak pidana korupsi. Jurnal Rechtens, 10(1), 27–42. Patty, J. M. (2024). Korupsi pengelolaan sumber daya alam dalam tinjauan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. MATAKAO Corruption Law Review, 2(1), 67–73. Putra, I. G., Setyawan, F., & Fahamsyah, E. (2024). Telaah korupsi PT Timah Tbk menurut implementasi hukum perusahaan Indonesia. Jurnal Legisia, 16(1), 48–58. Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 12–19. Reda, E. M., Budiartha, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2020). Konsepsi hukum progresif dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2). Riyanto, R. K., Istimeisyah, D., Arjuna, M. G. S., & Hasnakusumah, R. T. (2024). Implikasi eksistensi UU Pertambangan dalam upaya penyelesaian permasalahan pertambangan ilegal (studi kasus korupsi tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk). Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(3), 539–552. Romano, G., Masserini, L., & Lombardi, G. V. (2021). Environmental performance of waste management: Impacts of corruption and public maladministration in Italy. Journal of Cleaner Production, 288, 125. Satria, H. (2020). Perluasan makna kerugian keuangan negara dalam korupsi izin usaha pertambangan. Jurnal Yudisial, 13(2), 165–186. Tacconi, L., & Williams, D. A. (2020). Corruption and anti-corruption in environmental and resource management. Annual Review of Environment and Resources, 45(1), 305–329. Wang, S., Zhao, D., & Chen, H. (2020). Government corruption, resource misallocation, and ecological efficiency. Energy Economics, 85, 104573. Wen, J., Yin, H.-T., Jang, C.-L., Uchida, H., & Chang, C.-P. (2023). Does corruption hurt green innovation? Yes–Global evidence from cross-validation. Technological Forecasting and Social Change, 188, 122313. Wiraguna, S. A. (2024). Dinamika korupsi dan pencucian uang di PT Timah: Pengawasan dan Tantangan. JPS, 3(1). Yao, X., Yasmeen, R., Hussain, J., & Shah, W. U. H. (2021). The repercussions of financial development and corruption on energy efficiency and ecological footprint: evidence from BRICS and next 11 countries. Energy, 223, 120063. Yilanci, V., Aslan, M., & Ozgur, O. (2021). Disaggregated analysis of the curse of natural resources in most natural resource-abundant countries. Resources Policy, 71, 102017. Zhou, A., & Li, J. (2021). Impact of anti-corruption and environmental regulation on the green development of China’s manufacturing industry. Sustainable Production and Consumption, 27, 1944–1960.

LISENSI DAN HAK CIPTA

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Kusworo, D. L., & Anggraini, T. (2025). Penafsiran Ekstensif Kerugian Keuangan Negara Dalam Korupsi Sumber Daya Alam Sektor Timah: Studi Komparatif Negara-Negara Berkembang. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10(2), 173-186. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1280

TERINDEKS OLEH: