Kata Pengantar

Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis

1-29

RELASI KORUPSI KORPORASI DAN KORUPSI POLITIK: Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi

31-52

Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?

53-85

Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian

87-114

Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia

115-130

Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi

131-152

Peran Jejaring Aktor dalam Memberantas Praktik Korupsi pada Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kawasan yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap

153-172

Menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi

173-189

Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/ Tpk/2015/Pn.jkt.pst)

191-213

Combating Corruption in Yudhoyono’s Indonesia: An Insider’s Perspective1

215-227