Kata Pengantar

Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan

1-24

Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

25-41

Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

43-67

ASEAN ‘Political-Security’ Community: Mekanisme Kerjasama Multilateral dan Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara

69-89

Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

91-112

Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud

113-133

Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak

135-154

Media Massa Lokal di Daerah Rawan Korupsi: Studi Kritis Terhadap Sikap Antikorupsi Media Massa Cetak Lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

155-173

Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi

175-189

Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru

191-214

Urgensi Membentuk KPK di Daerah

215-234

Eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Atas Nama Terdakwa Rachmat Yasin

235-267

Menimbang Peluang Jokowi Memberantas Korupsi: Catatan untuk Gerakan Anti Korupsi

269-297

The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy

299-305