Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal
Article Sidebar
Published:
Apr 19, 2018
Keywords:
afiliasi parpol belanja modal indikasi korupsi karakteristik kepala daerah
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara faktual pengaruh karakteristik kepala daerah (status incumbent, latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dan usia) serta afiliasi partai politik terhadap indikasi korupsi belanja modal. Data yang digunakan berasal dari LHP BPK RI dengan sampel kepala daerah yang mengikuti pemilukada pada tahun 2010-2013 sebanyak 249 kepala daerah. Analisa regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status incumbent, tingkat pendidikan, usia dan afiliasi partai politik kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi korupsi belanja modal. Sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap indikasi korupsi belanja modal.
Article Details
How to Cite
Yusup, M., & Aryani, Y. A. (2018). Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 1(1), 61–80. https://doi.org/10.32697/integritas.v1i1.114
Section
Articles
References
Andvig, J. C., O.-H. Fjeldstad, I. Amundsen, T. Sissener, dan T. Soreide. 2001. Corruption A Review of Contemporary Research. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
Arifin, T., M. A. Prabowo, dan I. Trinugroho. 2013. Local Governance and Corruption: Some Indonesian Evidence. SEADI Discussion Paper Series 9.
Azrianti, R. S., D. F. Puspa, dan Herawati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Barat. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta 4 (1).
Bamber, L. S., J. X. Jiang, dan I. Y. Wang. 2010. What’s My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure. The Accounting Review 85 (4): 1131–1162.
BPK RI. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010. Jakarta: BPK RI.
--------. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011. Jakarta: BPK RI.
--------. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012. Jakarta: BPK RI.
--------. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013. Jakarta: BPK RI.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2011. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2010 Buku I. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2011. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2010 Buku II. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2012. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2011. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2013. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2012. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Dorminey, J., A. S. Fleming, M.-J. Kranacher, dan J. Richard A. Riley. 2012. The Evolution of Fraud Theory. Accounting Education 27 (2): 555-579.
Fitriyah. 2011. Kekuasan, korupsi dan Pemilukada. Forum Universitas Diponegoro 39 (2): 14-19.
Hambrick, D. C. 2007. Upper Echelons Theory: An Update. The Academy of Management Review 32 (2): 334-343.
Hambrick, D. C., dan P. Mason. 1984. Upper Echelons: The Organization as A Reflection of Its Top Managers. Academy of Management Review 9 (2): 193-206.
Henderson, J. V., dan A. Kuncoro. 2011. Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. Journal of Development Economics 94: 164–180.
https://www.ti.or.id. 2014. Corruption Perceptions Index 2013. https://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013. Diakses tanggal 5 November 2014 pukul 10.30.
Kaffenberger, M. 2012. The Effect of Educational Attainment on Corruption Participation In Sub-Saharan Africa, Tesis, Vanderbilt University, Nashville.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Laporan Tahunan KPK 2014. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Maulana, Z., Nadirsyah, dan S. Abdullah. 2013. Persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daeran (APBD) di Aceh Utara. Jurnal Akuntansi Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala 2 (2): 27- 33.
Mocan, N. 2008. What Determines Corruption? International Evidence from Microdata. Economic Inquiry 46 (4): 493-510.
Nas, T. F., A. C. Price, dan C. T. Weber. 1986. A Policy-Oriented Theory of Corruption. The American Political Science Review 80 (1): 107-119.
Peraturan BPK nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Prasetyo, A. 2014. Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis Tidak Dipublikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Prayitno, S. 2012. Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis Tidak Dipublikasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Ritonga, I. T., dan M. I. Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Rochmatullah, M. R., dan A. N. Probohudono. 2014. Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
Sebaa, A. A., J. Wallace, dan N. Cornelius. 2009. Managerial characteristics, strategy and performance in local government. Measuring Business Excellence 13 (4): 12-21.
Sudana, M. 2006. Good Governance Pengelolaan Anggaran Pemerinta Daerah (APBD) dan Implikasinya. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana 15 (2): 150-158.
Tanzi, V. 1998. Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. IMF Staff Papers 45 (4).
Troy, C., K. G. Smith, dan M. A. Domino. 2011. CEO demographics and accounting fraud: Who is more likely to rationalize illegal acts? Strategic Organization 9 (4): 259-282.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
---------. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
---------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Zahra, S. A., R. L. Priem, dan A. A. Rasheed. 2005. The Antecedents and Consequences of Top Management Fraud. Journal of Management, 31 (6): 803–828.
Zahra, S. A., R. L. Priem, dan A. A. Rasheed. 2007. Understanding the Causes and Effects of Top Management Fraud. Organizational Dynamics 36 (2): 122-139.
Arifin, T., M. A. Prabowo, dan I. Trinugroho. 2013. Local Governance and Corruption: Some Indonesian Evidence. SEADI Discussion Paper Series 9.
Azrianti, R. S., D. F. Puspa, dan Herawati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Barat. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta 4 (1).
Bamber, L. S., J. X. Jiang, dan I. Y. Wang. 2010. What’s My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure. The Accounting Review 85 (4): 1131–1162.
BPK RI. 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010. Jakarta: BPK RI.
--------. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011. Jakarta: BPK RI.
--------. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012. Jakarta: BPK RI.
--------. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013. Jakarta: BPK RI.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2011. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2010 Buku I. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2011. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2010 Buku II. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2012. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2011. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
---------. 2013. Profil Kepala Daerah hasil Pemilukada 2012. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Dorminey, J., A. S. Fleming, M.-J. Kranacher, dan J. Richard A. Riley. 2012. The Evolution of Fraud Theory. Accounting Education 27 (2): 555-579.
Fitriyah. 2011. Kekuasan, korupsi dan Pemilukada. Forum Universitas Diponegoro 39 (2): 14-19.
Hambrick, D. C. 2007. Upper Echelons Theory: An Update. The Academy of Management Review 32 (2): 334-343.
Hambrick, D. C., dan P. Mason. 1984. Upper Echelons: The Organization as A Reflection of Its Top Managers. Academy of Management Review 9 (2): 193-206.
Henderson, J. V., dan A. Kuncoro. 2011. Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties. Journal of Development Economics 94: 164–180.
https://www.ti.or.id. 2014. Corruption Perceptions Index 2013. https://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-2013. Diakses tanggal 5 November 2014 pukul 10.30.
Kaffenberger, M. 2012. The Effect of Educational Attainment on Corruption Participation In Sub-Saharan Africa, Tesis, Vanderbilt University, Nashville.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Laporan Tahunan KPK 2014. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Maulana, Z., Nadirsyah, dan S. Abdullah. 2013. Persepsi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daeran (APBD) di Aceh Utara. Jurnal Akuntansi Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala 2 (2): 27- 33.
Mocan, N. 2008. What Determines Corruption? International Evidence from Microdata. Economic Inquiry 46 (4): 493-510.
Nas, T. F., A. C. Price, dan C. T. Weber. 1986. A Policy-Oriented Theory of Corruption. The American Political Science Review 80 (1): 107-119.
Peraturan BPK nomor 5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Prasetyo, A. 2014. Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis Tidak Dipublikasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Prayitno, S. 2012. Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis Tidak Dipublikasi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Ritonga, I. T., dan M. I. Alam. 2010. Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Rochmatullah, M. R., dan A. N. Probohudono. 2014. Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.
Sebaa, A. A., J. Wallace, dan N. Cornelius. 2009. Managerial characteristics, strategy and performance in local government. Measuring Business Excellence 13 (4): 12-21.
Sudana, M. 2006. Good Governance Pengelolaan Anggaran Pemerinta Daerah (APBD) dan Implikasinya. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana 15 (2): 150-158.
Tanzi, V. 1998. Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. IMF Staff Papers 45 (4).
Troy, C., K. G. Smith, dan M. A. Domino. 2011. CEO demographics and accounting fraud: Who is more likely to rationalize illegal acts? Strategic Organization 9 (4): 259-282.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
---------. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
---------. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Zahra, S. A., R. L. Priem, dan A. A. Rasheed. 2005. The Antecedents and Consequences of Top Management Fraud. Journal of Management, 31 (6): 803–828.
Zahra, S. A., R. L. Priem, dan A. A. Rasheed. 2007. Understanding the Causes and Effects of Top Management Fraud. Organizational Dynamics 36 (2): 122-139.