Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa
Article Sidebar
Published:
Jun 25, 2021
Keywords:
village fund community participation prevention corruption mode
Main Article Content
Abstract
Village funds, which are routinely provided by the central government to villages, is prone to be a corruption subject. This study aims to describe the urgency of community participation and the efforts made to increase it in order to prevent corruption act. Thus, optimum quality of public services in the village can be improved. This research employs descriptive qualitative method with literature study. The results of this study urge the improvement of community participation in preventing corruption considering that the village huge economic potential is also standing side by side with high poverty rate. Furthermore, it is revealed that the vulnerability of corruption in the village occurred due to the lack of accountability and community participation in its financial management. Several efforts can be performed to increase public participation in preventing corruption such as by; 1) providing adequate access to program information and village budgets, 2) developing public awareness to participate in the program, 3) providing easy communication access to village officials, 4) optimizing village community organizations, and 5) optimizing the role of BPD.
Article Details
How to Cite
Zakariya, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6(2), 263–282. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. K., Setyorini, E. H., & Yudianto, O. (2019). Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2), 199. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.1963
ACCH KPK. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan?). Komisi Pemberantasan Korupsi. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan.
Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Indonesia Corruption Watch (ICW), 1–33. Jakarta. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, (2019).
Bachtiar, P. P. (2016). Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa. Smeru Catatan Kebijakan, 2(Agustus), 4.
Badan Pusat Statistik. (2015). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2015. Berita Resmi Statistik, 86, 8. https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf
_____________________________. (2016). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2016. Badan Pusat Statistik RI. https://www.bps.go.id/publication/2017/08/03/de81f29264306cb2f8576889/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2016.html
_____________________________. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 (No. 56/07/). Badan Pusat Statistik RI. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html
Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). Jurnal Akuntansi, 7(1), 61–76. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76
Bernie, M. (2018). Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran. Tirto.Id. https://tirto.id/korupsi-dan-tak-optimalnya-dana-desa-kurangi-pengangguran-c9oJ
Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. Halu Oleo Law Review, 2(2), 448. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318
CNN Indonesia. (2019). Laporan Fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp316 Juta. CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222000306-12-459036/laporan-fiktif-dana-desa-di-bangkalan-ditilap-rp316-juta
____________________. (2019). ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat. CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat
Dana, P., Dan, D., Dana, A., Lalira, D., Nakoko, A. T., Rorong, I. P. F., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Ratulangi, U. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(4), 62–72.
Desa.id. (2019). Lembaga Kemasyarakatan Desa. Desa.Id. https://majasari.desa.id/lembaga-desa/
Direktorat Penelitian dan Pengembangan. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Faisal, S. (1992). Format-format Penelitian Sosial. Rajawali Press.
Hamzah, A. (2010). Delik-Delik Tertentu (SpecialeDelicten) di Dalam KUHP. Sinar Grafik.
Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? Jurnal Psikologi, 42(3), 243. https://doi.org/10.22146/jpsi.9913
Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Agribisnis Indonesia, 7(2), 79–91. https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91
Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. Matra Pembaruan, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11
Indonesian Corruption Watch. (2018a). Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik. Www.Antikorupsi.Org, 6.
___________________________________. (2018b). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf
___________________________________. (2019). Kasus Korupsi Tahun 2019. Indonesian Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2_pdf
Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Jannah, S. M. (2020). Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini. Tirto.Id. https://tirto.id/dana-desa-meningkat-tiap-desa-rata-rata-dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu
Jujun S. Suriasumantri. (2012). Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan dan Karangan Tentang Hakikat Ilmu). In Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://doi.org/10.2307/40485897
Kasus, S., Agung, M., Pid, N. O. K., Sabputera, A., & Wijaya, F. (2015). BUMN yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa A . Latar Belakang Samuel P . Huntington seorang ilmuwan politik asal Amerika pernah menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dari modernitas . 1 Di era modern saat ini , fakta yang terjadi di lapangan . 1964, 1–25.
Kemenko PMK. (2020). 2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masayarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa. Kemenpormk.Go.Id. https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masayarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa
Kemiskinan, P., & Maret, I. (2018). Statistik Profil Kemiskinan di. 57, 1–8.
KPK. (2020). Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan. KPK.go.id. https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan
Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 790–798. https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261
Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6(3), 430. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583
Nana, D. (2020). Bayar Utang dan Liburan ke Malaysia, Pj Kades Gelapkan Dana Desa Rp 325 Juta. Jatimtimes.Com. https://jatimtimes.com/baca/209682/20200224/102900/bayar-utang-dan-liburan-ke-malaysia-pj-kades-gelapkan-dana-desa-rp-325-juta
Opera sesar, M. W., Chotimah, U., & Waluyati, S. A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Ada Di Desa Persiapan Tebing Bulang Timur Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Jenjang Pendidikan. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN, 6(1), 37–53. https://doi.org/10.36706/jbti.v6i1.7921
Pawane, F. S. (2016). Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Jurnal Holistik, X(18), 1–22. https://media.neliti.com/media/publications/79959-ID-fungsi-pomabari-gotong-royong-petani-kel.pdf
Penduduk, P., & Maret, M. (2017). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2017. 66, 1–8.
44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, (2016).
60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks, (2018).
Pusat Telaah dan Informasi Regional. (2016). Policy Brief: Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa. Pusat Telaah dan Informasi Regional. https://docplayer.info/38191071-Policy-mengawal-implementasi-undang-undang-desa-brief-optimalisasi-fungsi-kecamatan-dalam-memberdayakan-dan-memandirikan-desa.html
Ra’is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi: Jurnal Ilmiah Lmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 29–46. https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.695
Romanus, La Tarifu, S. (2017). Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 11. https://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/2530
Setiawan, A. (2019). Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/
Sigit, I. A. (2013). Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayananpublik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta). 42(3), 376–380. https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.376-380
Statistik, B. P. (2018). Statistik Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes). Badan Pusat Statistik:Jakarta, 99, 1–12.
Statistik, B. P. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik, 56, 1–12. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html
Suryarama. (2012). Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab). Universitas Terbuka, 10. https://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip201215.pdf
Widianti, I., Bayasari, K. D., & Publik, P. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Bayasari. 6, 214–230.
Yulianto, T. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Suara Merdeka. https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf.
ACCH KPK. (2015). Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah Dan Yang Masih Harus Dilakukan?). Komisi Pemberantasan Korupsi. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan.
Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Indonesia Corruption Watch (ICW), 1–33. Jakarta. https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb, (2019).
Bachtiar, P. P. (2016). Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa. Smeru Catatan Kebijakan, 2(Agustus), 4.
Badan Pusat Statistik. (2015). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2015. Berita Resmi Statistik, 86, 8. https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf
_____________________________. (2016). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2016. Badan Pusat Statistik RI. https://www.bps.go.id/publication/2017/08/03/de81f29264306cb2f8576889/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2016.html
_____________________________. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 (No. 56/07/). Badan Pusat Statistik RI. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html
Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti S, D. (2019). Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). Jurnal Akuntansi, 7(1), 61–76. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76
Bernie, M. (2018). Korupsi dan Tak Optimalnya Dana Desa Kurangi Pengangguran. Tirto.Id. https://tirto.id/korupsi-dan-tak-optimalnya-dana-desa-kurangi-pengangguran-c9oJ
Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. Halu Oleo Law Review, 2(2), 448. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318
CNN Indonesia. (2019). Laporan Fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp316 Juta. CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222000306-12-459036/laporan-fiktif-dana-desa-di-bangkalan-ditilap-rp316-juta
____________________. (2019). ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat. CNNIndonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat
Dana, P., Dan, D., Dana, A., Lalira, D., Nakoko, A. T., Rorong, I. P. F., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Ratulangi, U. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(4), 62–72.
Desa.id. (2019). Lembaga Kemasyarakatan Desa. Desa.Id. https://majasari.desa.id/lembaga-desa/
Direktorat Penelitian dan Pengembangan. (2015). Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Faisal, S. (1992). Format-format Penelitian Sosial. Rajawali Press.
Hamzah, A. (2010). Delik-Delik Tertentu (SpecialeDelicten) di Dalam KUHP. Sinar Grafik.
Haryanto, H. C., & Rahmania, T. (2015). Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat terhadap Elit Politik? Jurnal Psikologi, 42(3), 243. https://doi.org/10.22146/jpsi.9913
Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Agribisnis Indonesia, 7(2), 79–91. https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91
Herdiana, D. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. Matra Pembaruan, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11
Indonesian Corruption Watch. (2018a). Outlook dana desa 2018 potensi penyalahgunaan anggaran desa di tahun politik. Www.Antikorupsi.Org, 6.
___________________________________. (2018b). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf
___________________________________. (2019). Kasus Korupsi Tahun 2019. Indonesian Corruption Watch. https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2_pdf
Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Perdesaan. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Jannah, S. M. (2020). Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini. Tirto.Id. https://tirto.id/dana-desa-meningkat-tiap-desa-rata-rata-dapat-rp960-juta-tahun-ini-esQu
Jujun S. Suriasumantri. (2012). Ilmu dalam Perspektif (Sebuah Kumpulan dan Karangan Tentang Hakikat Ilmu). In Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://doi.org/10.2307/40485897
Kasus, S., Agung, M., Pid, N. O. K., Sabputera, A., & Wijaya, F. (2015). BUMN yang Tidak Dijadikan Sebagai Terdakwa A . Latar Belakang Samuel P . Huntington seorang ilmuwan politik asal Amerika pernah menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dari modernitas . 1 Di era modern saat ini , fakta yang terjadi di lapangan . 1964, 1–25.
Kemenko PMK. (2020). 2020, Dana Desa Fokus Pada Pemberdayaan Masayarakat dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa. Kemenpormk.Go.Id. https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masayarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa
Kemiskinan, P., & Maret, I. (2018). Statistik Profil Kemiskinan di. 57, 1–8.
KPK. (2020). Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan. KPK.go.id. https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan
Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47. 1(1), 39–47.
Lailiani, B. A. (2017). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 790–798. https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261
Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6(3), 430. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583
Nana, D. (2020). Bayar Utang dan Liburan ke Malaysia, Pj Kades Gelapkan Dana Desa Rp 325 Juta. Jatimtimes.Com. https://jatimtimes.com/baca/209682/20200224/102900/bayar-utang-dan-liburan-ke-malaysia-pj-kades-gelapkan-dana-desa-rp-325-juta
Opera sesar, M. W., Chotimah, U., & Waluyati, S. A. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Ada Di Desa Persiapan Tebing Bulang Timur Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Jenjang Pendidikan. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN, 6(1), 37–53. https://doi.org/10.36706/jbti.v6i1.7921
Pawane, F. S. (2016). Fungsi Pomabari (Gotong Royong) Petani Kelapa Kopra di Desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Jurnal Holistik, X(18), 1–22. https://media.neliti.com/media/publications/79959-ID-fungsi-pomabari-gotong-royong-petani-kel.pdf
Penduduk, P., & Maret, M. (2017). Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2017. 66, 1–8.
44/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, (2016).
60/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks, (2018).
Pusat Telaah dan Informasi Regional. (2016). Policy Brief: Mengawal Implementasi Undang-Undang Desa. Pusat Telaah dan Informasi Regional. https://docplayer.info/38191071-Policy-mengawal-implementasi-undang-undang-desa-brief-optimalisasi-fungsi-kecamatan-dalam-memberdayakan-dan-memandirikan-desa.html
Ra’is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Reformasi: Jurnal Ilmiah Lmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 29–46. https://doi.org/10.33366/rfr.v7i1.695
Romanus, La Tarifu, S. (2017). Peran Komunikasi Pemerintah Desa Guna Meningkkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Kalo-kalo Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, 11. https://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/2530
Setiawan, A. (2019). Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/
Sigit, I. A. (2013). Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayananpublik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta). 42(3), 376–380. https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.376-380
Statistik, B. P. (2018). Statistik Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes). Badan Pusat Statistik:Jakarta, 99, 1–12.
Statistik, B. P. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. Berita Resmi Statistik, 56, 1–12. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html
Suryarama. (2012). Pemberantasan Korupsi untuk Menciptakan Masyarakat Madani (Beradab). Universitas Terbuka, 10. https://repository.ut.ac.id/2464/1/fisip201215.pdf
Widianti, I., Bayasari, K. D., & Publik, P. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Bayasari. 6, 214–230.
Yulianto, T. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. Suara Merdeka. https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_10_10-hal.04_Mewujudkan-Desa-Nol-Korupsi.pdf.