Conflicts of interest and handling mechanisms in public finances management

Aidulsyah, F., Margiansyah, D., Kurniawan, F. E., Kusumaningrum, D., Sabilla, K., & Aini, Y. N. (2020). Peta pebisnis di parlemen: potret oligarki di Indonesia. Marepus Corner, 2(2). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31169.17765 Asihdiqie, J. (2006). Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Konstitusi Press. Asshiddiqie, J. (2022). Oligarki dan totalitarianisme baru. LP3S. Bagaskara, M., & Febriyan, F. (2023). Indeks persepsi korupsi Indonesia merosot, TII sebut masalah konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1686533/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tii-sebut-masalah-konflik-kepentingan-dalam-pembuatan-kebijakan Demmke, C., Paulini, M., Autioniemi, J., & Lenner, F. (2020). The effectiveness of conflict of interest policies in the EU-member states. European Union. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, (2011). Greenpeace Indonesia. (2020). Para pebisnis tambang dan energi kotor di balik Omnibus Law: Peran, konflik kepentingan, dan rekam jejaknya. Greenpeace. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44060/para-pebisnis-tambang-dan-energi-kotor-di-balik-omnibus-law/ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001). Inu, S. K. (2011). Etika pemerintahan: Dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintah biadan menjadi pemerintah beradab (Revisi). PT. Rineka Cipta. Juliantari, S. (2016). Parlemen dan konflik kepentingan. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/parlemen-dan-konflik-kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). Panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK. (2022). Laporan SPI 2022: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (1998). Makawimbang, H. F. (2015). Memahami dan menghindari perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penerbit Thafa Media bekerjasama dengan Pusat Studi dan Analisis Pencegahan …. Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum. Kencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17 (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (2006). Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (2014). Rahma, A. (2020). Penelitian: 55 persen anggota DPR pengusaha, potensi konflik kepentingan besar. Liputan 6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4378020/penelitian-55-persen-anggota-dpr-pengusaha-potensi-konflik-kepentingan-besar Ramadhana, K., Tamara, S., Aulia, Y., & Antikorupsi, M. (2022). Studi konflik kepentingan anggota legislatif terkait bisnis sumber daya alam. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Penelitian.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945). Yazid, F., Anindarini, G., Ramadhana, K., Easter, L., & Anandya, D. (2023). Memperkuat regulasi anti konflik kepentingan: Studi kasus pebisnis di balik pengelolaan sumber daya energi (T. D. Diantoro (ed.)). Indonesia Corruption Watch & Transparency International Indonesia. https://antikorupsi.org/id/memperkuat-regulasi-anti-konflik-kepentingan-studi-kasus-pebisnis-di-balik-pengelolaan-sumber-daya Zakariya, R. (2020). Optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada masa pandemi COVID-19. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(1), 112–123. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007