ARTIKEL PENELITIAN
Edisi: Vol 11 No 1 (2025)
| Rilis: 2025-05-29
Keterlibatan notaris dalam penegakan hukum kasus korupsi alat-alat kesehatan
1
Universitas Sumatera Utara
2
Universitas Sumatera Utara
Unduhan
310
Tampilan
1.480
Sitasi
33
ABSTRAK
Korupsi dalam sektor kesehatan, terutama dalam pengadaan alat kesehatan, merupakan masalah serius yang berdampak pada kualitas layanan publik dan penggunaan anggaran negara secara transparan. Notaris memainkan peran penting dalam legalisasi dokumen publik yang menjadi bagian dari proses pengadaan. Namun, kewenangan ini sering kali disalahgunakan dalam transaksi yang mengandung unsur korupsi. Selain itu, notaris juga memiliki hak ingkar, yang memungkinkan notaris yang terlibat menolak memberikan kesaksian di pengadilan, sehingga menjadi tantangan dalam proses pembuktian kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan langsung dan tidak langsung notaris dalam korupsi alat kesehatan dan mengevaluasi peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam menegakkan integritas profesi. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan dan laporan MKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan dalam memfasilitasi transaksi korupsi melalui pengesahan dokumen palsu dan manipulasi kontrak pengadaan. MKN memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar, namun efektivitas sanksi ini masih dipertanyakan. Diperlukan reformasi kebijakan untuk memperketat pengawasan dan membatasi hak ingkar, serta peningkatan pendidikan etika bagi notaris guna mencegah keterlibatan dalam korupsi.
KATA KUNCI
Alat Kesehatan;
Keterlibatan;
Korupsi;
Notaris
TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS
DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)
Aida, M., Putri, Y.M., Putri, R.W., & Silviana, R. (2023). Kepentingan Indonesia mengaksesi konvensi apostille dan relevansinya di bidang kenotariatan. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 12(1). https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2908
Alim, B.N., & Faried, F.S. (2024). Peran dan tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan pendaftaran badan hukum perseroan terbatas melalui sistem AHU Online. 6(4). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4
Anandya, D., Ramdhana, D., Anisah, A., Harmein, A. L., Qulbi, A. U. N., Sunaryanto, A., & Juliantari, S. (2024). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023. https://icw.or.id/ZKpf
Andriani, W. (2022). Penggunaan metode sistematik literatur review dalam penelitian ilmu sosiologi. Jurnal PTK Dan Pendidikan, 7(2). https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632
Arliman S, L. (2018). Peranan metodologi penelitian hukum di dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1), p. 112. https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346
Brooks, G. (2024). Healthcare corruption. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58942-3
Doyle, W. (2023). Tracing the shadow of secrecy and government transparency in eighteenth century France. French History, 37(3), 329–329. https://doi.org/10.1093/fh/crad034
Farina, T., Ali, N., & Markom, R. (2023). The notary’s right of refusal in examination: Study of judicial consideration of decision number 1003 K/PID/2015. Jurnal Jurisprudence, 13(1), 18–30. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1739
Ferwerda, J., Deleanu, I., & Unger, B. (2017). Corruption in public procurement: Finding the right indicators. European Journal on Criminal Policy and Research, 23(2), 245–267. https://doi.org/10.1007/s10610-016-9312-3
Friedrich, M. J. (2017). Corruption poses critical challenge to global health efforts. JAMA, 318(15), 1431. https://doi.org/10.1001/jama.2017.15460
Handoyo D.P., S. (2018). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Palar | Pakuan Law Review, 4(1), 24–48. https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.782
ICW. (2021). Perbaikan tata kelola yang semu: laporan akhir tahun 2021. https://icw.or.id/ZJNx
ICW. (2024). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023. https://icw.or.id/ZKpf
Kementerian Sekretariat Negara. (2014). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (pp. 1–43).
Lembaran, T., Republik, N., & Lembaran, T. (2016). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Issue 180).
Lyra, M. S., Damásio, B., Pinheiro, F. L., & Bacao, F. (2022). Fraud, corruption, and collusion in public procurement activities, a systematic literature review on data-driven methods. In Applied Network Science (Vol. 7, Issue 1). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s41109-022-00523-6
Marjon, D. (2016). Aplikasi kode etik hak ingkar notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana. Jurnal Notariil, 1(1), 88–108. https://doi.org/10.22225/jn.1.1.109.88-108
Maya, E.A. (2017). Kedudukan dan kewenangan majelis kehormatan notaris dalam pembinaan terhadap notaris position and authority of the honorary council of notary in guidance of notaries.
Monteduro, F., Cecchetti, I., Lai, Y., & Allegrini, V. (2021). Does stakeholder engagement affect corruption risk management? Journal of Management and Governance, 25(3), 759–785. https://doi.org/10.1007/s10997-020-09527-9
Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung jawab notaris dalam legalisasi dokumen warga negara asing menurut Konvensi Apostille. Jurnal USM Law Review, 5(1), 270–281.
Notaires de France. (2017, November 7). Responsibilities and obligations of a notary. https://www.notaires.fr/en/notaire/role-notaire-and-his-principal-activities/collective-guarantee
Notaires de France. (2023, February 17). The notary’s main areas of intervention. https://www.notaires.fr/en/notarial-profession/role-notaries-and-his-principal-activities/main-areas-intervention-notary
Nurhidayatullah, M. R. (2023). Peran notaris dalam pelaksanaan legalisasi dokumen publik asing menurut Konvensi Apostille. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 56–62. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142
Putra, H.D.F.R.A., & Putra, M.F.M. (2022). Penerapan hak ingkar notaris sebagai saksi dalam peradilan pidana (Studi putusan nomor 685/Pid.B/2016/Pn.Mlg). THE JURIS, VI(1). http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Rachmayani, D., & Suwandono, A. (2017). Covernote notaris dalam perjanjian kredit dalam perspektif hukum jaminan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 1(1), p. 73. https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.67
Said, M. (2024, August 16). Hakim vonis 10 tahun penjara mantan Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit. https://www.antaranews.com/berita/4266575/hakim-vonis-10-tahun-penjara-mantan-kadis-kesehata...
Sidabutar, E.D., Nababan, L. G., Purba, N.Y., Bungana, R., & Ibrahim, M. (2023). Tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19. Journal of Law and Nation (JOLN), 2(4), 414–421.
Sommersguter-Reichmann, M., & Reichmann, G. (2024). Untangling the corruption maze: exploring the complexity of corruption in the health sector. Health Economics Review, 14(1), 50. https://doi.org/10.1186/s13561-024-00530-6
Steiner, E. (2018). French law: A comparative approach (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198790884.003.0012
Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2023). Pembaharuan hukum (pidana) berlandaskan Pancasila. Merdeka Kreasi.
Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2024). Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada sektor sumber daya alam. Merdeka Kreasi.
Uyun, Q., & Zulkhainen, R. (2022). Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap pengawasan notaris. Officium Notarium No., 2(1). https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ef18a492da0c/membedah-arah-uji-materiil-uu-jabatan-
Yuliska, N. (2023). Implementasi notaris yang dijatuhkan sanksi sebagai pelaku tindak pidana. 6(2). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1
LISENSI DAN HAK CIPTA
Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)
Azwar, T. K. D., & Sirait, N. N. (2025). Keterlibatan notaris dalam penegakan hukum kasus korupsi alat-alat kesehatan. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 11(1), 43-52. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1375
