POLITIK HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Bila diperhatikan, relatif ada kesamaan elemen actus reus pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut. Adapun elemen mens rea dirumuskan dengan corak kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang menggunakan pola indefinite sentence. Kedepan model ancaman pidana yang seharusnya digunakan adalah indeterminate sentence. Pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada 5 teori yakni teori abolisionistik, menekankan pada faktor pendorong terjadinya kejahatan; teori moralistik yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moril;  dan teori pencegahan primer, sekunder serta tersier. Partai politik seharusnya ikut dikenai pertanggungjawaban pidana ketika terlibat dalam tindak politik uang dengan merujuk pada teori identifikasi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum