Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak

Artikel ini mengkaji strategi hukum tata negara perspektif progresif dalam mencegah politik uang pada pemilu serentak. Praktik politik uang pada pemilu selalu terjadi di Indonesia, namun segenap usaha dari aspek hukum tata negara konvensional belum mampu menihilkannya. Maka, perlu strategi hukum tata negara progresif, yakni menemukan cara-cara baru dan terobosan inovatif, jika cara hukum normal dan normatif tidak mampu segera mewujudkan tujuan pemilu berintegritas. Pencegahan progresif ini dilakukan dari hulu hingga hilir. Sejumlah gagasan strategis progresif dari aspek hukum tata negara yang dapat dilakukan antara lain: Pertama, Pengaturan progresif mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; Kedua, pengaturan progresif pembatasan sumberdana kampanye calon dan Partai Politik; Ketiga, Pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye; Keempat, Pengaturan progresif larangan Caleg koruptor; Kelima, Pengaturan progresif koalisi partai politik dan seleksi calon yang demokratis; Keenam, Pengaturan progresif pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; Ketujuh, Pengaturan progresif kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; Kedelapan, Pengaturan progresif penyelenggara pemilu berintegritas.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara Progresif, Strategi Mencegah dan Politik Uang