Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor

Artikel ini akan menjawab dan memberikan alasan rasional guna menjawab mengapa partai politik tidak perlu dimintakan pertanggungjawban pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat rendahnya ancaman pidana denda sebagai pidana pokok bagi pelaku korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana (korupsi). Analisa tersebut diberikan berdasarkan analisa ekonomi terhadap hukum dan dengan melalui metode penghitungan yang jelas. Bukan berarti penulis tidak mendukung pemidanaan partai politik atas tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik tersebut. Melainkan, minimnya penghukuman yang ada di UU PTPK saat ini ditambah asumsi kepemilikan  sejumlah besar kekayaan/ asset yang dimiliki oleh suatu partai politik yang melakukan kejahatan, menjadi faktor utama yang mendasari alasan bahwa pemidanaan terhadap partai politik justru merupakan suatu penegakan hukum yang bersifat inefisien. Sehingga, meningkatkan jumlah ancaman pidana denda di UU PTPK merupakan satu-satunya solusi untuk menciptakan deterensi dan disinsentif bagi korporasi agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Analisa Ekonomi terhadap Hukum,  Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pedoman Pemidanaan