Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia

Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Sehingga negara wajib menyediakan pendidikan bagi warga negara. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia setiap tahun menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari total Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Salah satu alokasi dana pendidikan tersebut untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah. Akan tetapi, meskipun telah dianggarkan dalam jumlah besar setiap tahun, jumlah ruang kelas rusak ringan/berat di Indonesia masih tergolong tinggi setiap tahunnya. Hal itu disebabkan masalah tata kelola dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, yang rentan terjadi praktik korupsi. Sehingga mempengaruhi kualitas bangunan yang dihasilkan. Selain itu, pendidikan merupakan sektor yang selalu masuk 5 besar korupsi yang terjadi di Indonesia sejak 2015. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pencegahan dan penindakan atas praktik korupsi sektor pendidikan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan dengan kewenangannya. Oleh karena itu, dengan dilakukannya perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia, berdampak pada efektif dan efisiennya pembangunan pendidikan di Indonesia.