Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2018 telah memasuki tahun kelima dalam rangka memenuhi hak dasar bagi tiap warga negara sesuai amanah Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Pada pelaksanaannya pendanaan kegiatan JKN yang terkumpul dalam kelompok Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan masih mengalami defisit yang menahun antara penerimaan pendapatan dengan pengeluaran beban jaminan yang pada tahun 2018 mencapai 11,69 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas isu pengelolaan DJS kesehatan untuk memastikan penggunaan keuangan negara pada program ini berjalan sesuai ketentuan, serta terbangunnya sistem pencegahan korupsi. Kajian ini menemukan permasalahan pada aspek (1) kebijakan pembelian strategis, (2) sisi operasional, serta pada (3) kebijakan pengumpulan iuran peserta JKN, yang perlu dilakukan perbaikan agar tata kelola program JKN dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta menutup segala peluang terjadinya kecurangan/korupsi.