Beralih ke bagian utama
Tentang Jurnal | Editorial Team | Etika Publikasi | Kontak
Integritas: Jurnal Antikorupsi
Beranda > Terbitan > Vol 7 No 1 (2021) > Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khsusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi
ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 7 No 1 (2021) | Rilis: 2021-06-25

Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khsusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi

Vol 7 No 1 (2021)
Khairil Akbar1 , Zahlul Pasha Karim2 , Nyak Fadlullah3 , Muhammad Siddiq Armia4
1 Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2 UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3 UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4 UIN Ar-Raniry Banda Aceh
DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719
BACA / PREVIEW PDF UNDUH PDF
Unduhan
11.716
Tampilan
3.541
Sitasi
26

ABSTRAK

Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi sumber korupsi terbesar yang mengantarkan para kepala daerah di Aceh ke dalam penjara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem pengawasan DOKA selama ini dilakukan dan apa dampakpaknya terhadap agenda pemberantasan korupsi? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem pengawasan DOKA dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Teori yang digunakan adalah teori Check and Balances dan teori Willingness & Oppurtunity. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Temuan utama dalam penelitian menunjukkan bahwa DOKA tidak diawasi secara serius. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya sistem pengawasan khusus dan tidak digunakannya sistem pengawasan yang berlaku secara umum terhadap DOKA. Selain itu belum ada juga lembaga khusus yang memantau proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan DOKA. Sistem pengawasan semacam itu tidak berdampak bagi pemberantasan korupsi. Perlu perbaikan serius dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dan penyaluran DOKA demi terwujudnya kesejahteraan sosial di Aceh.

KATA KUNCI

sistem pengawasan DOKA korupsi aceh

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Khairil Akbar

, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Zahlul Pasha Karim

, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nyak Fadlullah

, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq Armia

, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Aceh, B. (2019). Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh September 2019 (Issue 04). Anti-Corruption Clearing House. (2017). Abdullah Puteh. https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/115-abdullah-puteh Aspinall, E. (2009). Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace In Aceh. Indonesia. Barron Patrick. (n.d.). The Contested Corners of Asia: Subnational Con!ict and International Development Assistance The Case of Aceh, Indonesia. The Asia Fondation, 82. Cressey, D. R. (1953). Other people’s Money: A study of the social psychology of embezzlement. Free Press. Glencoe, IL. Dwi Bowo Rahardjo. (2019). KPK Sebut Enam Provinsi di Indonesia Ini Juara Korupsi. Suarajawatengah.Id. https://jateng.suara.com/read/2019/04/10/212117/kpk-sebut-enam-provinsi-di-indonesia-ini-juara-korupsi. Dwi Hadya Jayani. (2019). Bagaimana Perkembangan Dana Otonomi Khusus untuk Papua dan Aceh?. Kata Data. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/bagaimana-perkembangan-dana-otonomi-khusus-untuk-papua-dan-aceh#. Haryono Umar. (2012). Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi & Auditing 8(2): 110. Heru Cahyono. (2012). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal. Jurnal Penelitian Politik 9(2): 2. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/227/101 Hidayat, Reja. (2019). Pembubaran TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup Kasus Lama. Tirto.id. https://tirto.id/pembubaran-tp4-kejaksaan-menolak-evaluasi-menutup-kasus-lama-enzG. 27 September 2020. Hidayat, Syarief. (2018). Jangan Hanya Andalkan KPK. Universitas Indonesia. https://fh.uii.ac.id/blog/2018/07/05/jangan-hanya-andalkan-kpk-oleh-syarif-hidayat-s-h-m-hum/. 27 September 2020. Huberman, M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. SAGE Publications. Kemenkeu. (2020). Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus. Kementerian Keuangan. (n.d.). Bagaimana Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus. Kemenkeu. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-pemanfaatan-dana-otsus. Masyarakat Transparansi Aceh. (2020). Daftar Kasus Indikasi Korupsi di Aceh. MATA. https://mataaceh.org/daftar-kasus-indikasi-korupsi-di-aceh/. 8 Desember 2020. _______________________________________.(2020). Kasus Korupsi di Aceh Mangkrak, MaTA Sudah Minta Disupervisi KPK. MATA. https://mataaceh.org/kasus-korupsi-di-aceh-mangkrak/. 8 Desember 2020. Nashih Nashrullah. (2020). BPS: Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin se-Sumatra. Republika.Co.Id. https://republika.co.id/berita/q45fpv320/bps-aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-sesumatra. Pryanka, Adinda. (2018). Pengawasan Lemah Jadi Faktor Pemicu Korupsi Dana Otsus. Republika. https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/06/pbg5q4430-pengawasan-lemah-jadi-faktor-pemicu-korupsi-dana-otsus. 27 September 2020. Rabi’u Abdullahi dan Noorhayati Mansor. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Volume 5(4): 39. Siregar, S. N. (2012). Pergeserann Masalah Keamanan di Aceh. Jurnal Penelitian Politik 9(2). Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Rechstvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional) 5(3): 323–337. ___________. (2018a). Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18(3): 306. ____________. (2018b). Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18(3): 305. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.305-318. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Wahid, Ahmad Bil. (2019). Dirjen Kemenkeu Jelaskan Pengawasan DOKA di Sidang Staf Irwandi. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-4433766/dirjen-kemenkeu-jelaskan-pengawasan-doka-di-sidang-staf-irwandi. 27 September 2020.

LISENSI DAN HAK CIPTA

CC BY-SA 4.0

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Akbar, K., Pasha Karim, Z., Fadlullah, N., & Siddiq Armia, M. (2021). Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khsusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(1), 101-120. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.719

TERINDEKS OLEH: