Beralih ke bagian utama
Tentang Jurnal | Editorial Team | Etika Publikasi | Kontak
Integritas: Jurnal Antikorupsi
Beranda > Terbitan > Vol 7 No 2 (2021) > Analisis Kerentanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel di Indonesia
ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 7 No 2 (2021) | Rilis: 2021-12-16

Analisis Kerentanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel di Indonesia

Vol 7 No 2 (2021)
Wiko Saputra1 , Sulistyanto Sulistyanto2 , Kartika Nur Isnaini3
1 Komisi Pemberantasan Korupsi
2 Komisi Pemberantasan Korupsi
3 Komisi Pemberantasan Korupsi
DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.815
BACA / PREVIEW PDF UNDUH PDF
Unduhan
2.894
Tampilan
2.657
Sitasi
16

ABSTRAK

Kebijakan subsidi biodiesel yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan rawan dengan indikasi praktik korupsi. Skema subsidi dilakukan untuk menutupi selisih harga antara biodiesel dan solar berpotensi menimbulkan kerentanan korupsi dan kerugian keuangan negara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan korupsi dalam kebijakan subsidi biodiesel. Kajian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (mix method). Metode kuantitatif dilakukan untuk menghitung potensi kerugian negara dalam pembelian subsidi kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN). Sedangkan, metode kualitatif dilakukan untuk menganalisis kelemahan regulasi dan tata laksana kebijakan subsidi biodiesel. Hasil kajian ini menemukan ada kerentanan korupsi dalam kebijakan tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,2 triliun. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi biodiesel, seperti reformulasi Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel dan menyusun standar harga dan tata laksana kebijakan subsidi yang transparan dan efisien.

KATA KUNCI

subsidi biodiesel kerentanan korupsi kerugian keuangan negara

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Wiko Saputra

, Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi

Sulistyanto Sulistyanto

, Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi

Kartika Nur Isnaini

, Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Arrumaisho, U. S., & Sunitiyoso, Y. (2019). A system dynamics model for biodiesel industry in Indonesia. The Asian Journal of Technology Management (AJTM), 12(2), 149–162. https://doi.org/10.12695/ajtm.2019.12.2.6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2020. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (2021). Program penyaluran dana selisih kurang HIP minyak solar dengan biodiesel. BPDPKS. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2015). Kajian pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN). Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan. https://www.bappenas.go.id/files/7414/7546/9950/Kajian_Pengembangan_BBN_2015.pdf Dharmawan, A. H., Nuva, N., Sudaryanti, D. A., Prameswari, A. A., Amalia, R., & Dermawan, A. (2018). Pengembangan bioenergi di Indonesia: Peluang dan tantangan kebijakan industri biodiesel (Vol. 242). CIFOR. https://doi.org/10.17528/cifor/006890 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. (2019a). FAQ : Program mandatori Biodiesel 30% (B30). Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434/faq.program.mandatori.biodiesel.30.b30 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. (2019b). Kebijakan nasional energi baru terbarukan dan konservasi energi. http://iesr.or.id/wp-content/uploads/2019/11/191216-IESR-Clean-Energy-Outlook.pdf Direktorat Jenderal Migas. (2021). Implementasi kebijakan B30. IRENA. (2017). Renewable energy prospects: Indonesia, a REmap analysis. International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi. https://www.irena.org/remap Kharina, A., Malins, C., & Searle, S. (2016). Biofuels policy in Indonesia: Overview and status report. International Council on Clean Transportation. https://theicct.org/sites/default/files/publications/Indonesia Biofuels Policy_ICCT_08082016.pdf Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). Kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. LEMIGAS. (2021). Kajian peninjauan nilai densitas sebagai faktor perhitungan HIP Biodiesel di Indonesia. LPEM FEB UI. (2020). Analisis kesesuaian formulasi HIP BBN Biodiesel. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pub. L. No. 24 (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17 (2003). Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pub. L. No. 39 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014

LISENSI DAN HAK CIPTA

CC BY-SA 4.0

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Saputra, W., Sulistyanto, S., & Isnaini, K. N. (2022). Analisis Kerentanan Korupsi dalam Kebijakan Subsidi Biodiesel di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 279-290. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.815

TERINDEKS OLEH: