Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia

Vicky Zaynul Firmansyah; Firdaus Syam

doi:10.32697/integritas.v7i2.817

ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 7 No 2 (2021) | Rilis: 2021-12-16

Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia

Vicky Zaynul Firmansyah¹ , Firdaus Syam²

¹ Universitas Nasional

² Universitas Nasional

DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817

BACA / PREVIEW PDF UNDUH PDF

Unduhan

20.097

Tampilan

20.025

Sitasi

20

ABSTRAK

Seringnya praktik korupsi di Indonesia terjadi pada bidang administrasi negara, hal ini karena lemahnya hukum administrasi negara yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi. Penelitian ini ditujukan sebagai pemberantasan korupsi dengan penguatan hukum administrasi negara dalam upaya optimalisasi birokrasi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, mengkaji hukum undang-undang dan mendeskripsikan peran dari hukum administrasi negara sebagai alternatif jitu pemberantasan korupsi. Ada berbagai upaya yang harus di aktualisasikan dalam diri birokrasi dengan penguatan hukum administrasi negara, yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance dalam diri penyelenggara negara, menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, penguatan hukum, perbaikan lembaga negara, meningkatkan integritas dan etika penyelenggaraan negara, membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan pembentukan lembaga anti korupsi di daerah.

KATA KUNCI

State Administrative Law, Corruption, Government, Good Governance

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Vicky Zaynul Firmansyah

, Universitas Nasional

Universitas Nasional

Firdaus Syam

, Universitas Nasional

Universitas Nasional

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Amir, L. (2013). Analisis yuridis hak gugat pemerintah terhadap pelaku pencemaran/perusakan lingkungan hidup berdasarkan UU NO. 32 tahun 2009. Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, 15(2), 43473. Anggara, S. (2018). Hukum administrasi negara. CV Pustaka Setia. Arrsa, R. C. (2016). Urgensi membentuk KPK di daerah. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 2(1), 215–234. https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.132 Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Rule of law dalam perspektif critical legal studies. Amnesti Jurnal Hukum, 3(1), 25–36. https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895 Bayu, C. (2021). Transformasi kelembagaan KPK: UU KPK sebagai kebijakan pencegahan korupsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 23(1), 84–97. https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2935 Gandaria, R. Y. (2015). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam mewujudkan prinsip good governance and clean government di pemerintahan daerah. Lex Administratum, 3(6). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9152 Hafidz, J. (1970). Malfungsi han dan upaya melakukan rekonstruksi sistem hukum yang ada menuju hukum yang melayani. Jurnal Hukum, 28(2), 841. https://doi.org/10.26532/jh.v28i2.216 Halim, H. (2012). Hukum tata pemerintahan dan pencegahan korupsi. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 1(2). http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1915 Hamidi, J. (1999). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) di lingkungan peradilan administrasi indonesia (upaya menuju clean and stable government) (1st ed.). Citra Aditya Bakti. Joniarta, I. W. (2018). Banalitas korupsi di Indonesia: suatu tinjauan dari perspektif budaya. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2(1), 142–159. https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358 Junaidi, M. (2016). Ilmu negara: Sebuah konstruksi ideal negara hukum. Setara Press. Klitgaard, R. (2005). Membasmi korupsi. Yayasan Obor Indonesia. Pratiwi, C. S. (2016). Penjelasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) hukum administrasi negara. In Sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Kedutaan Kerajaan Belanda guna mendukung program Dukungan Sektor Peradilan (Judicial Sector Support Program) bekerja sama dengan Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ridwan, H. R. (2011). Hukum administrasi negara (revision). PT Raja Grafindo Persada. Rumambi, D. C. (2014). Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. Lex Et Societatis, 2(7). https://doi.org/10.35796/les.v2i7.5396 Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(2), 169–186. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660 Sirajuddin, S., & Winardi, W. (2015). Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia. Setara Press. Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Administrative Law and Governance Journal, 2(3), 541–557. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557 Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 162–169. https://doi.org/10.35586/.v1i2.149 Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Yurispruden, 3(2), 200. https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736

LISENSI DAN HAK CIPTA

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 325-344. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817