Analisa Dana Transfer Pusat dan  Probabilitas Terjadinya Korupsi  di Tingkat Pemerintah Daerah

Aan Dwi Nurcahyo; Benedictus Raksaka Mahi

doi:10.32697/integritas.v8i1.862

ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 8 No 1 (2022) | Rilis: 2022-06-30

Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah

Aan Dwi Nurcahyo¹ , Benedictus Raksaka Mahi²

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

² Universitas Indonesia

DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862

BACA / PREVIEW FULLTEXT PDF (INGGRIS) UNDUH FULLTEXT PDF (INGGRIS) BACA / PREVIEW FULLTEXT PDF UNDUH FULLTEXT PDF

Unduhan

1.562

Tampilan

1.078

Sitasi

14

ABSTRAK

Perkara korupsi pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Mayoritas korupsi dilakukan terhadap dana APBD, dimana sumber penerimaan APBD yang paling utama berasal dari transfer pemerintah pusat. Berdasarkan karakteristik penggunaannya, dana transfer dapat diklasifikasikan menjadi Dana Transfer Umum (DTU, yang terdiri dari DAU & DBH) dan Dana Transfer Khusus (DTK, yang terdiri dari DAK Fisik dan non Fisik). Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh DTU dan DTK terhadap probabilitas terjadinya korupsi di daerah. Metode yang digunakan adalah regresi Zero-Inflated Poisson (ZIP). Dengan sampel 519 Pemda Kabupaten dan Kota di Indonesia pada periode 2010-2019, DTU ditemukan memiliki hubungan positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Keleluasaan dalam mengelola anggaran DTU menjadi penyebab yang memicu peningkatan korupsi di daerah. Sedangkan DTK menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat korupsi di daerah. Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan anggaran DTK untuk program lain, selain itu pengawasan dalam realisasi program DTK juga relatif lebih ketat.

KATA KUNCI

Korupsi Dana Transfer Umum Dana Transfer Khusus Zero-Inflated Poisson

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Aan Dwi Nurcahyo

, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Benedictus Raksaka Mahi

, Universitas Indonesia

Universitas Indonesia

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Astuti, Y. D., & Adrison, V. (2019). The audit board of Republic of Indonesia opinion and bribery in local governments in Indonesia. Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 5(2), 125–138. https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i2.379 Baskaran, T. (2011). Fiscal decentralization, ideology, and the size of the public sector. European Journal of Political Economy, 27(3), 485–506. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2011.03.003 Fatkuroji, I., & Meilinda, S. D. (2022). Pilihan publik dalam serial kasus korupsi kepala daerah. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(2), 345–358. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.799 Fittriyah, N., Hadi, A. F., & Dewi, Y. S. (2014). Pemodelan jumlah kematian akibat difteri di Provinsi Jawa Timur dengan Regresi Binomial Negatif dan Zero-Inflated Poisson. Prosiding Seminar Nasional Matematika, November, 201–214. http://jurnal.unej.ac.id/index.php/psmp/article/view/951 Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2011). Towards an idea-centered, principle-base design to as creation approach support learning knowledge. Public Choice, 148(3), 471–490. Hubbard, P. (2008). Putting the power of transparency in context: information’s role in reducing corruption in Uganda’s Education Sector. SSRN Electronic Journal, 136. https://doi.org/10.2139/ssrn.1100131 Kotera, G., Okada, K., & Samreth, S. (2012). Government size, democracy, and corruption: An empirical investigation. Economic Modelling, 29(6), 2340–2348. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.06.022 Kusuma, W., Komalasari, D., & Hadijati, M. (2013). Model regresi Zero Inflated Poisson pada data overdispersion. Jurnal Matematika, 3(2), 71–85. https://doi.org/10.24843/JMAT.2013.v03.i02.p37 Lessmann, C., & Markwardt, G. (2010). One size fits all? Decentralization, corruption, and the monitoring of bureaucrats. World Development, 38(4), 631–646. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.11.003 Lou, Y.-I., & Wang, M.-L. (2011). Fraud risk factor of the fraud triangle assessing the likelihood of fraudulent financial reporting. Journal of Business & Economics Research (JBER), 7(2), 61–78. https://doi.org/10.19030/jber.v7i2.2262 Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2018). Eksplorasi faktor tekanan untuk melakukan fraud di pemerintah daerah Indonesia. Jurnal Akuntansi Publik, 1(1), 111–126. https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p111-126 Saputra, B. (1969). Dampak desentralisasi fiskal terhadap korupsi di Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 8(3), 251–260. https://doi.org/10.24258/jba.v8i3.92 Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. Economics Letters, 120(2), 342–345. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007 Syurmita, S. (2014). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap prediksi financial distress. Konferensi Regional Akuntansi (KRA) Dan Doktoral Kolokium 2014.

LISENSI DAN HAK CIPTA

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Nurcahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8(1), 95-102. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862