Barama, M. (2015). Tindak pidana khusus. Unsrat Press.
Chazawi, A. (1995). Kejahatan terhadap harta benda. Penerbit IKIP Malang.
CNN Indonesia. (2021, June 17). Polisi sebut juru parkir liar termasuk pungli, buka opsi bina. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617195530-12-655899/polisi-sebut-juru-parkir-liar-termasuk-pungli-buka-opsi-bina
Effendi, T., Windari, R., & Artha, D. (2020). Korupsi: Sejarah, bentuk dan instrumen pencegahan melalui lembaga pendidikan. Setara Press.
Gunawan, Y., & Kristian. (2020). Pemberantasan tindak pidana korupsi pasca ratifikasi the united nations convention against corruption (UNCAC) dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Res Nullius, 2(1), 8–34. http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Hamzah, A. (2015). Pemberantasan korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional. Raja Grafindo Persada.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Nugraha, I. M.A.S., & Yusa, I.G. (2017). Penanganan perkara pungli dalam jabatan melalui pendekatan ke ekonomian hukum (Economic Approach to Law).
O. S. Hiariej, E. (2014). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Pandiangan, H. I. v. (2020). Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pungutan liar dalam pengurusan surat tanah oleh kepala desa (Studi kasus putusan No.79/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn dan Putusan No.130/Pid.B/2019/PN.Srh). Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 1(1), 148–159. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3666/2563
Panjaitan, Y. T. R., Madiasa, Yunara, E., & Ekaputra. (2019). Aspek hukum pidana pungutan liar terhadap pelaku tindak pidana korupsi : studi di kepolisian daerah Sumatera Utara. Usu Law Journal, 7(3), 129–136.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Permadi, P.A., Utama, I. M.A., & Suardita, I. K. (2018). Pelaksanaan kewenangan unit pemberantasan pungutan liar (UPP) daerah Kota Denpasar dalam penertiban parkir yang diselenggarakan desa pakraman. Kertha Negara, 06(04), 1–15.
Riyanto, A. (2015). Eksistensi dan kedudukan hukum surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (Hate Speech). Cahaya Keadilan, 3(2), 1–13.
Solichin, M. H., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2018). Penegakan hukum terhadap praktek pungutan liar di jalan raya oleh masyarakat dikaitkan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus di Polres Langkat). USU Law Journal, 6(1), 109–121.
Sudiono, A. (2017, June 12). Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya OTT 5 Pegawai BPN Surabaya. Berita Satu. https://www.beritasatu.com/nasional/435964/tim-saber-pungli-polrestabes-surabaya-ott-5-pegawai-bpn-surabaya
Supriyadi. (2015). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus. Mimbar Hukum, 27(3), 389–403.
Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan).
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2004 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
United Nations Convention Against Corruption, 2003
Wiguna, I. W.A.Y., Sujana, I. N., & Sugiartha, I. N.G. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pungutan liar (Pungli). Preferensi Hukum, 1(2), 139–144. https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2351.139-144
Yudiawan, I. D. H. (2019). Pendapatan desa adat : kontruksi hukum pungutan untuk mewujudkan bebas pungutan liar. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(2), 249–260. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p08
