Beralih ke bagian utama
Beranda > Terbitan > Vol 9 No 2 (2023) > Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi
ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 9 No 2 (2023) | Rilis: 2023-11-30

Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi

ABSTRAK

Artikel ini membahas koordinasi dan supervisi KPK dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas dan wewenang tersebut. Secara garis besar, kami menemukan bahwa aplikasi MCP, JAGA, dan e-SPDP belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sarana koordinasi dan supervisi. Selain itu, kami melihat koordinasi dan supervisi dengan pemerintah daerah bisa dioptimalkan melalui Satuan Tugas Wilayah (Satgas Wilayah). Sementara koordinasi dan supervisi dengan kepolisian dan kejaksaan bisa difokuskan pada upaya harmonisasi penerbitan SP3 dan aktivitas pengawasan, penelitian dan penelaahan kebutuhan di KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Selama proses pengumpulan dan analisis data, kami juga menemukan kelemahan substantif dalam publikasi laporan tahunan KPK dan Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dipandu teori koordinasi antar instansi, dan didukung oleh data-data sekunder dari laporan tahunan KPK dan ICW, serta risalah sidang perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

KATA KUNCI

Police Attorney

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Dudy Heryadi

, Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran

Denny Sukmawan

, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Alamsyah, W. (2021). Kinerja penindakan kasus korupsi 2020. Indonesia Corruption Watch. Jakarta: ICW Abdi, A., P. (2019). Wawan didakwa korupsi alat kesehatan dan rugikan negara Rp94,2 M. Retreived from https://tirto.id/wawan-didakwa-korupsi-alat-kesehatan-dan-rugikan-negara-rp942-m-ekTm Arifin, M. (2022). Sembilan orang jadi tersangka korupsi dana BOP Kabupaten Pasuruan Rp 3,1 M. Retrieved from https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5988763/sembilan-orang-jadi-tersangka-korupsi-dana-bop-kabupaten-pasuruan-rp-31-m Attorney General Regulation No. Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Bernardi, R. (2021). Kasus korupsi bantuan Corona madrasah di Pekalongan, 7 orang jadi tersangka. Retrieved from https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5762617/kasus-korupsi-bantuan-corona-madrasah-di-pekalongan-7-orang-jadi-tersangka Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2010). The coordination of public sector organizations: Shifting patterns of public management. Berlin: Springer. 14–19 BPS. (2021). Persentase penduduk miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html BPS. (2022). Persentase penduduk miskin September 2021 turun menjadi 9,71 persen . Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html Braun, D. (2008). Organising the political coordination of knowledge and innovation policies. Science and Public Policy, 35(4). 227-239. https://doi.org/10.3152/030234208X287056 Choi, J., W. (2014). Measuring the performance of an anticorruption agency: The case of KPK in Indonesia. International Review of Public Administration, 16(3). 45-63 Davis, L., Jorge, G., & Machado, M. (2021). Coordinating the enforcement of anti-corruption law: South American experiences. In WCL 54 Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). Hukum administrasi. Jakarta: Sinar Grafika Erdianto, K. (2019). KPK punya kewenangan menerbitkan SP3 dengan jangka waktu 2 tahun. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/18585661/kpk-punya-kewenangan-menerbitkan-sp3-dengan-jangka-waktu-2-tahun Freeman, J., & Rossi, J. (2012). Improving coordination of related agency responsibilities. Proceedings of the Administrative Conference of the United States 2012. https://www.acus.gov/report/consultants-report-improving-coordination-related-agency-responsibilities Hasanuddin, M. (2021). Polda Sulsel luncurkan “Lapor Korupsi” minimalisir praktik KKN. Retrieved from https://makassar.antaranews.com/berita/307501/polda-sulsel-luncurkan-lapor-korupsi-minimalisir-praktik-kkn Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. Perspectives on Politics, 2(4). 725-740. https://doi.org/10.1017/S1537592704040472 ICW. (2020). Tren penindakan korupsi 2019. Jakarta: ICW ICW. (2022). Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2021. Jakarta: ICW ICW. (2023). Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2022. Jakarta: ICW. Kejaksaan RI. (2019). Jaga Desa. Retrieved from https://play.google.com/store/apps/details?id=com.annahdah.jagadesa&hl=in&gl=US Kusnandar, V., B. (2021). Berapa jumlah desa/kelurahan di Indonesia?. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/berapa-jumlah-desakelurahan-di-indonesia KPK. (2016). JAGA: Jaringan Pencegahan Korupsi. Retrieved from https://play.google.com/store/apps/details?id=id.or.checkmy&hl=in&gl=US KPK. (2019). Laporan tahunan KPK 2019. Jakarta: KPK KPK. (2019). Kedeputian penindakan. Lampiran Lampiran Laporan Tahunan KPK 2019 KPK. (2020). Laporan tahunan KPK 2020. Jakarta: KPK KPK. (2020). Kedeputian penindakan. Lampiran Lampiran Laporan Tahunan KPK 2020 KPK. (2021). Laporan tahunan KPK 2021. Jakarta: KPK KPK. (2022). Laporan tahunan KPK 2021. Jakarta: KPK KPK Regulation No. 7 of 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Law No. 19 of 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Konstitusi. (2023). Acara mendengarkan keterangan Kepolisian RI dan KPK. Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi. (2023). Acara mendengarkan keterangan ahli pemohon (VII). Risalah Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. Critical Asian Studies, 47(4). 587-610. https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1079991 Mulyana, C. (2021). MK perkuat SP3 KPK, kasus yang mangkrak 2 tahun sejak SPDP terbit. Retrieved from https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/406278/mk-perkuat-sp3-kpk-kasus-yang-mangkrak-2-tahun-sejak-spdp-terbit Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). (2015). Prevention of corruption in the public sector in Eastern Europe and Central Asia Peters, B., G. (2018). The challenge of policy coordination. Policy Design and Practice, 1(1). 1-11. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946 Presidential Regulation No. 102 of 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi Putri, Z. (2019). Ketua KPK minta Kapolri dan Jaksa Agung efektifkan e-SPDP. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-4782766/ketua-kpk-minta-kapolri-dan-jaksa-agung-efektifkan-e-spdp Rahmat, D. (2020). Formulasi kebijakan pidana denda dan uang pengganti dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1). 79-88. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.686 Razzano, G. (2016). Connecting the dots: Coordination challenge for the open governance parntership in South Africa. Open Democracy Advice Centre. Ridwan, M. (2021). KPK ingin APH samakan persepsi dalam mengusut kasus korupsi. Retrieved from https://www.jawapos.com/nasional/11/11/2021/kpk-ingin-aph-samakan-persepsi-dalam-mengusut-kasus-korupsi/ Sampford, C., Smith, R., & Brown, A. J. (2005). From greek temple to bird’s nest: Towards a theory of coherence and mutual accountability for national integrity systems. Australian Journal of Public Administration, 64(2). 96-108. https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2005.00445.x Taher, A., P. (2019). Wewenang SP3 KPK: antara kepastian hukum dan komoditas politik. Retrieved from https://tirto.id/wewenang-sp3-kpk-antara-kepastian-hukum-dan-komoditas-politik-eilp

LISENSI DAN HAK CIPTA

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(2), 213-228. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.945

TERINDEKS OLEH: