Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi

Iqbal Felisiano; Amira Paripurna

doi:10.32697/integritas.v9i1.986

ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 9 No 1 (2023) | Rilis: 2023-06-15

Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi

Iqbal Felisiano¹ , Amira Paripurna²

¹ Universitas Airlangga

² Universitas Airlangga

DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.986

BACA / PREVIEW FULLTEXT PDF (INGGRIS) UNDUH FULLTEXT PDF (INGGRIS) BACA / PREVIEW FULLTEXT PDF UNDUH FULLTEXT PDF

Unduhan

3.657

Tampilan

1.292

Sitasi

14

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memotret penerapan restorative justice sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat Kepolisian; mengidentifikasi bentuk-bentuk potensi korupsi yang berpotensi terjadi dalam penerapan restorative justice dalam rangka penanganan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian socio legal research, dengan menitikberatkan pada implementasi hukum, khususnya berkaitan penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana oleh instansi penegak hukum, khususnya Kepolisian.Data primer diambil dari wawancara dengan metode semi-structured interview yang terdiri, penyidik dan serse pada lingkungan Kepolisian khususnya di wilayah Jawa Timur; Korban/pelaku tindak pidana yang kasus hukumnya diselesaikan dengan mekanisme restorative justice, yaitu korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, dan pencurian; Tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara dengan mekanisme restorative justice. Untuk melengkapi wawancara, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Akademisi/Praktisi serta organisasi masyarakat sipil, yang terdiri dari Center of Human Rights Law Studies, Kontras, LBH Surabaya, Indonesian Corruption Watch Malang, Surabaya Children Crisis Center, Pengacara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat sejumlah kerentanan terjadinya praktik koruptif yang tidak sejalan dengan nilai ideal yang ingin dicapai dalam restorative jutice. Fungsi mediator yang dijalankan oleh pihak penyidik dan penyelidik rentan disalahgunakan akibat tidak harmonisnya pengaturan, kurangnya mekanisme pengawasan, dan kepentingan para pihak yang berperkara. Perilaku koruptif muncul melalui adanya “jual-beli” perkara yang dapat diselesaikan melalui proses penanganan perkara dengan mekanisme restorative justice. Model Victim Offender Mediation dan Family and Community Group Conference merupakan model restorative justice yang memiliki keunggulan sehingga perlu diterapkan oleh penegak hukum dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

KATA KUNCI

Restorative Justice Corruption Police Abuse Of Authority

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Iqbal Felisiano

, Universitas Airlangga

Universitas Airlangga

Amira Paripurna

, Universitas Airlangga

Universitas Airlangga

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Alfarizi, M. K. (2022). Kabareskrim sebut 15 ribu perkara diselesaikan dengan restorative justice. Tempo.Co. Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 173–190. https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362 Atalim, S. (2013). Keadilan restoratif sebagai kritik inheren terhadap pengadilan legal-konvensional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), 141. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.155 Djuhriyadi, M. (2020). Terapkan restorative justice, kejaksaan bantu kurangi penumpukan perkara di pengadilan. Independasi.Com. Efendi, T. (2014). Dasar-Dasar hukum acara pidana. Malang: Setara Press. Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142–158. https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158 Pangaribuan, L. M. P. (2009). Lay judges dan hakim ad hoc: suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana. Prasetyo, C. A. (2020). Analisis yuridis putusan nomor 34/Pid. Sus/TPK/PN. Jkt. Pst yang mengesampingkan putusan pra peradilan nomor 40/Pid. Pra/2018/PN. Jkt. Sel dikaitkan dengan KUHP. Novum: Jurnal Hukum, 7(4). https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.32859 Prayitno, P. (2012). Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 352 melalui restorative justice di wilayah Polresta Pontianak. Jurn Al Nestor Magister Hukum, 2(2). Purba, J. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice. Jala Permata Aksara. Simanjuntak, S. D. A. (2022). Survei LSI: korupsi di kepolisian dan kejaksaan masih buruk. Kabar24.Bisnis.Com. Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2(1), 43258. Walker, N. (1962). Morality and the criminal law. How. J. Penology & Crime Prevention, 11, 209. Wilhelmus, O. R. (2018). Korupsi: teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 17(9), 26–42. https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44

LISENSI DAN HAK CIPTA

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Felisiano, I., & Paripurna, A. (2023). Penerapan keadilan restoratif dan celah praktik korupsi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(1), 135-145. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.986