Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data

1-36

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK

37-78

Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Guna Mencegah Tindak Pidana Korupsi

79-104

Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal

105-136

Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar

137-156

Hubungan Antara Pola Konsumsi dan Intensitas Diskusi Berita Korupsi Terhadap Partisipasi Politik Konstituen Pilkada DKI Jakarta 2017

157-182

Pemaknaan Efisiensi Belanja Daerah dalam Interpretative Phenomenological Analysis: Sebuah Konstruksi atas Pemufakatan Para Agen

183-202

Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya Transparansi dan Pemberantasan Korupsi

203-230

Tata Kelola Obat di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

231-243

Kata Pengantar