Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara

Main Article Content

RM Syah Arief Atmaja W
Agung Nur Probohudono

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris yang menjelaskan pengaruh langsung dari variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan temuan kerugian negara terhadap pemberian opini BPK. Variabel Opini BPK yang diproksikan menjadi WTP, WTP-DPP, WDP, TW, dan TMP. Variabel Independen diproksikan yang terdiri jumlah kasus dan nilai yang ditemukan tentang kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kerugian negara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi logistik ordinal. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pemerintah Daerah seluruh Indonesia tahun 2011-2013. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 1559  LHP di seluruh Indonesia. Data penelitian diperoleh hasil publikasi di website www.http//bpk.go.id dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus akuntansi dan pelaporan (KSPAP), pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB), kasus dan nilai kerugian daerah, kasus dan nilai potensi kerugian daerah, kasus penyimpangan administrasi, nilai ketidakhematan,  dan kasus ketidakefektifan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK atas kewajaran laporan keuangan. Selain itu temuan kerugian negara dan nilai kerugian negara juga berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini BPK

Article Details

Section
Articles

References

Arens, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley. 2008. Auditing and Assurance Services, Twelfth Edition. Terjemahan Herman Wibowo. Jakarta.

Arifianti, H., Payamta, dan Sutaryo. 2013. “Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.

Association of Certified Fraud Examiners. www.acfe.com diakses November 2014

Atyanta, Ramya. 2011. Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah. hal. 16.

______. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2013. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

______. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2013. Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Choi, F. D. S., dan Gary K. M. 2011. International Accounting. Seventh Edition. Prentice Hall.

Defera, Cris. 2013. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan pada Ketentuan Perundag-Undangan terhadap Penentuan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2008 – 2011. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta. hal. 94-95.

Fatimah, Desi., Ria Nely, M. Rasuli. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 1, hal.1-15.
Hendarto, Thomas Gatot. 2006. Analisis penerapan konsep materialitas dan tindak lanjut audit atas suatu ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pedoman audit BPK atas laporan keuangan daerah. Tesis.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. SA Seksi 316. Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.

International Standard on Auditing No. 240 (ISA no. 240): The Auditor’s Responsibilities Related to Fraud in an Audit of Financial Statements, effective December 2009, International Federation of Accountants.

Kawedar, Warsito. 2009. Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus di Kabupaten PWJ Yang Mengalami Penurunan Opini Audit). Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol. 6, No. 1. hal.8. http://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/ issue/view/25.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Menuju Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan vol.2.

Moeller, Robert. 2009. “Brink”s Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge, 7th Edition”. New York: John Wiley and Sons, Inc.

Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Prabowo, Hendi Yogi. (2014). To be Corrupt or Not to be Corrupt. Journal of Money Laundering Control, Vol.17 Iss 3 pp. 306 – 326

Purwita, Intan Yunasri. 2014. Unsur Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Artikel Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.

Puspasari, Novita dan Eko Suwardi. 2012. Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Siregar, Syofian. 2010. Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers Sarita, P. D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta (Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB.Group). Jurnal Nominal 1 (1): 1-22.

Setiawan, W. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro
Sipahutar, Hottua dan Siti Khairani. 2013. Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. eprints.mdp.ac.id/.../JURNAL_2009210104_HOTTUA%20SIPAHUTA. hal. 8.

Sunarsih. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPK Terhadap Laporan Keuangan Di Lingkungan Departemen di Jakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Gunadarma. Jakarta. hal. 5, 28.

Syhril, Rizki Alfi dan Samsubar Saleh. 2013. Identifikasi Kerugian Negara Pada Pemerintah Daerah: Kasus di Indonesia. Abstrak Jurnal MAKSI UGM. Volume 4.

Syakhroza, A. 2003. Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance. Jurnal Manajemen dan Usahawan Vol. 32.

The Center For Audit Quality. 2013. Guide to internal Control Over Financial Reporting. Washington, D.C. pp 1.

Tobirin. 2008. Penerapan Etika Moralitas dan Budaya Malu Dalam Mewujudkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS. 2: 16-21.

Tuanakotta, Theodorus M. 2012. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Zirman, E. D., dan R. M. Rozi. 2010. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi 18 (1): 1-12.