Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan

Main Article Content

dwi siska susanti
Nadia Sarah
Nurindah Hilimi

Abstract

Berdasarkan data penanganan kasus tindak pidana korupsi maupun berbagai survei dan penelitian terkini menunjukkan bahwa pihak swasta atau korporasi di Indonesia tidak hanya sebagai korban dari sistem yang korup, namun juga menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, korporasi merupakan salah satu pihak yang seharusnya turut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Penerapan praktik pencegahan korupsi oleh internal korporasi telah jamak dilakukan di beberapa negara, hal ini memungkinkan untuk dapat diterapkan pula di Indonesia dengan penyesuaian lebih lanjut dalam konteks Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya kajian dan studi mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/korporasi yang dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi secara nasional. Pembahasan dilakukan dalam tiga bagian. Pertama, membahas kebijakan dan regulasi antikorupsi di Indonesia yang terkait dengan korporasi. Kedua, membahas program antikorupsi yang dapat diterapkan oleh korporasi. Ketiga, membahas efektivitas program antikorupsi oleh korporasi.

Article Details

How to Cite
susanti, dwi siska, Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 4(2), 207–232. https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.222
Section
Articles
Author Biographies

dwi siska susanti, SustaIN (Mitra Juang Mandiri)

Senior Advisor SustaIN (Mitra Juang Mandiri). 

SustaIN merupakan perusahaan konsultan manajemen di bidang good governance, integrity dan compliance system. Melalui riset, pengembangan kapasitas dan konsultasi, SustaIN menjalankan visi dan misinya untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Ia berpengalaman dalam bidang antikorupsi sejak tahun 2005. Ia merupakan kandidat Ph.D. program International Business Law dari National Chengchi University di Taipei, Taiwan. Ia juga seorang peneliti, penulis dan narasumber untuk topik antikorupsi.

Nadia Sarah, SustaIN (Mitra Juang Mandiri)

Direktur dan Senior Advisor SustaIN (Mitra Juang Mandiri). 

Ia meraih gelar Master di bidang Bisnis dengan fokus studi Manajemen Sektor Publik dari The University of Queensland, Australia, dan gelar Sarjana Sains di bidang Matematika dari Universitas Padjajaran. Ia pernah berkarir di beberapa lembaga negara antara lain di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan spesialisasi di kedeputian pencegahan, dan menjadi konsultan di beberapa lembaga pemerintah dan lembaga internasional untuk bidang antikorupsi dan tata kelola pemerintahan.

Nurindah Hilimi, SustaIN (Mitra Juang Mandiri)

Junior Advisor SustaIN (Mitra Juang Mandiri)

Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2017. Ia meraih banyak penghargaan di bidang akademis, salah satunya sebagai finalis Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum UI.

References

Peraturan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. 29 Desember 2016. Berita Negara Tahun 2016 Nomor 2058. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 21 Nopember 2001. Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Jakarta
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003. Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. 20 Juli 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108. Jakarta.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276. Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Putusan
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 04/PID.SUS/2011/PT. BJM
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst

Buku, Jurnal dan Laman
Agus, F. 2018. KPK Tetapkan PT Nindya Karya Tersangka Korupsi Proyek Dermaga. CNN Indonesia, 13 April 2018 (17:55). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180413174857-12-290643/kpk-tetapkan-pt-nindya-karya-tersangka-korupsi-proyek-dermaga. 20 Juli 2018 (15:01)
Brew, P. dan Moberg, J. 2006. “The Power of Joining Forces – The Case for Collective Action in Fighting Corruption” dalam The Global Compact. (2006). Business Against Corruption: Case Stories and Examples. https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/-BACbookFINAL.pdf. 25 Juli 2018 (15:22)
CREATE. 2015. Why Anti-Corruption Programs Fails L Turning Policies into Practices. https://create.org/wp-content/uploads/2015/10/CREATe-Whitepaper_Why-Anti-Corruption-Programs-Fail_102815.pdf . 21 Juli 2018 (10:55)
Chen, H and Soltes, E. 2018. Why Compliance Programs Fail and How to Fix Them. Harvard Business Review. https://hbr.org/2018/03/why-compliance-programs-fail#comment-section. 27 Juli 2018 (08:23)
Fatmawati, N.I. 2018. Tersangka Pencucian Uang di KPK, PT. Tradha terancam ditutup. Detiknews, 18 Mei 2018 (15:58) https://news.detik.com/berita/4027127/tersangka-pencucian-uang-di-kpk-pt-tradha-terancam-ditutup . 20 Juli 2018 (20:02)
Giavazzi, S. 2014. “Chapter 7: The ABC Model: The General Framework for an Anti-Bribery Compliance Program” dalam Manacorda, S., Centonze, F., Forti, G. (Ed.). 2014. Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model. Springer International Publishing. Switzerland.
ICGN. 2012. ICGN Guidance on Anti-Corruption Practices. London. https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN_Anti-Corruption_2015_0.pdf
James R. Withrow Jr. 1962. “Making Compliance Programs Work for the American Bar Association’s The Business Lawyer”. Dikutip dari: Create. 2015. Why Anti-Corruption Programs Fails L Turning Policies into Practices. https://create.org/wp-content/uploads/2015/10/CREATe-Whitepaper_Why-Anti-Corruption-Programs-Fail_102815.pdf . 21 Juli 2018 (10:55)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2017. Buku Saku Panduan Kegiatan Komite Advokasi Nasional & Daerah: Pencegahan Korupsi Sektor Swasta. Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2018a. TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan. Update 31 Mei 2018. https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan . 26 Juli 2018 (10:05)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2018b. Membangun UKM Berintegritas. Cetakan 1: Jakarta 2018. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. ISBN:978-602-52387-0-3
Mantovani, M. 2014. “Chapter 3: The Private Sector Role in the Fight Against Corruption”, dalam Manacorda, S., Centonze, F., Forti, G. (Ed.). 2014. Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model. Springer International Publishing. Switzerland.
Nusa Konstruksi Enjiniring. 2018. Strategy, Vision, & Mission. https://nusakonstruksi.com/public/about_us/strategy . 25 Juli 2018 (15:00)
Nusa Konstruksi Enjiniring. 2016. Laporan Tahunan 2016. https://www.nusakonstruksi.com/public/download/5f5aa34b7f0d60b78b3986767651e3946fdb4388.pdf . 25 Juli 2018 (15:00)
Nindya Karya (Persero). 2018. Good Corporate Governance. https://www.nindyakarya.co.id/?q=id/content/good-corporate-governance-0. 25 Juli 2018 (13:05)
Salim, H.J. (2017). Di Kasus UPS, Pertama Kali Polisi Gunakan Pidana Korporasi. Liputan 6.https://www.liputan6.com/news/read/3029762/di-kasus-ups-pertama-kali-polisi-gunakan-pidana-korporasi. 25 Juli 2018 (14:00)
Sandage, J. 2014. “Chapter 2: The Universal Approach of the United Nations Convention Against Corruption”, dalam Manacorda, S., Centonze, F., Forti, G. (Ed.). 2014. Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model. Springer International Publishing. Switzerland.
Transparency International (TI). 2016. Policy Paper: The Benefits of Anti Corruption and Corporate Transparency. Working Paper #01/2016
Transparency International (TI). 2017. Corruption Perception Index 2017. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 . 20 Juli 2018 (15:00)
Transparency International Indonesia (TII). 2017a. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017: Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia. https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/03/IPK-2017_Report.pdf.10 Juli 2018 (09:05)
Transparency International Indonesia (TII). 2017b. Transparency in Corporate Reporting: Seberapa siap Perusahaan Terbesar Indonesia Mencegah Korupsi. https://ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting/ . 10 Juli 2018 (09:05)
Transperancy International (TI). 2018. Business Integrity Toolkit. https://www.transparency.org/whatwedo/tools/business_integrity_toolkit/0
UK Ministry of Justice. 2010. Guidance About Procedures Which Relevant Commercial Organization can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010). https://www.justice.gov.uk/downloads/-legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf . 22 Juli 2018 (20:03)
UN Global Compact. 2011. Business Against Corruption: A Framework for Action. USA.
UN Global Compact. 2015. A Practical Guide for Collective Action against Corruption. New York.https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/AntiCorruption/CollectiveActionExperiencesGlobal.pdf
UNODC. 2013. An Anti Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide. Vienna.
US Departement of Justice. 2017. Evaluation of Corporate Compliance Program. https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
World Economic Forum. 2017. The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva.
Worldbank. 2008. Fighting Corruption through Collective Action: A Guide for business, version 1.0.
White Collar Watch. 2017. The Benefits of Corporate Anti Corruption Programs: No charge. Vol 1. Issue 3. Desember 2017. https://www.blankrome.com/publications/benefits-corporate-anti-corruption-programs-no-charges