Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian

Main Article Content

Kurnia Ramadhana


The leadership of the Corruption Eradication Commission will change soon. Based on Act Number 19 of 2009 about the Corruption Eradication Commission the term of office of five leaders of the anti-corruption institution is limited to only four years. On that basis, the following article will discuss the Corruption Eradication Commission during the 2016-2018 period. the focus of this study is divided into two parts, namely the performance of the KPK in court and the ability of the KPK leadership to manage safety. For the trial section the author tries to analyze: 1) Using the rules of money laundering in each indictment; 2) Average prison charge; 3) Trend of revocation of political right. Then, in the institutional context, the highlights are some of the problems that occurred during the era of leadership volume IV and internal ethical enforcement in the KPK. In fact, there are still many crucial records over the past few years that should be considered by the next leadership terms.

Article Details



DR Luhut M.P. Pangaribuan (2016). Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset. Penerbit: Pustaka Kemang.

DR Muhammad Yusuf (2013). Merampas Aset Koruptor. Penerbit: Buku Kompas.

Eddy OS Hiariej (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Penerbit: Cahaya Atma Pustaka.

Indonesia Corruption Watch dan Transparency International Indonesia (2019). Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan dan Pencegahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2017) Laporan Tahunan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2018) Laporan Tahunan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Prof Dr R Widyo Pramono, S.H., M.M., M.Hum (2016). Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar. Penerbit: Buku Kompas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.