Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Main Article Content

Ashilly Achidsti
Muhammad Zidny Kafa
Ahmad Mizdad Hudani

Abstract

This study aims to determine the implementation of BLT-DD disbursement undertaken by Pasardesa.id. This study employs a qualitative approach with case study method. Legal indicators, transparency, participation, and accountability were used to investigate the data collection management as well as the disbursement of BLT-DD through Pasardesa.id as a tool to fight against corruption. The disbursement of BLT-DD through Pasardesa.id is a policy innovation of a public service. The diversion form of direct cash transfer into balance of basic needs (sembako) potentially reduces the corruption risk. Further, the establishment of clear and transparent nature of data and BLT-DD disbursement plays a vital role in sustaining good governance. In addition, transparency and community’s participation are the key for the success of monitoring BTL-DD policy. To combat corruption, the establishment of transparent nature of data and the implementation of BLT-DD disbursement through Pasardesa.id provide greater opportunity to achieve high and measurable accountability performed by Panggungharjo Village.

Article Details

Section
Articles

References

Asshiddiqie, Jimly. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. PSHTN FHUI. Jakarta.

Boas, Morten. (1998). Governance as multilateral bank policy. Research project University of Oslo. edited volume, The Role of Ideas in Multilateral Institutions.

BPS. (2020). Profil Kemiskinan Indonesia Bulan Matret 2020. bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html. 1 November 2020.

Dwiyanto, Agus. (2015). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. UGM Press. Yogyakarta.

Edi, Ashari Cahyo dan Wardhani, Indah Surya. (2018). Transformational and Transactional Leadership Understanding How Leadership Cultivates Democratic Citizenship in Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Journal Power Conflict Democracy, VI (2): 239-269.

Edler, Jakob dan Jan Fagerberg. (2017). Innovation Plicy: What, Why, and How. Oxford Review of Economic Policy, 33(1): 2–23.

Endraswara, Suwardi. (2012). Metodologi Penelitian Kebudayaan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

ICW. (2020). Hasil Pemantauan Bansos: 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar. ICW. Jakarta.

IDEA. (2020). Laporan Pemantauan PBJ Alat Kesehatan dan Bansos untuk Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indriani, Citra. (2020). Polisi Selidiki 7 Kasus Dugaan Penyelewengan BLT Covid-19 di Riau. https://regional.kompas.com/read/2020/07/15/21392491/polisi-selidiki-7-kasus-dugaan-penyelewengan-blt-covid-19-di-riau?page=all. 23 Oktober 2020.

Iping Baso. (2020). Perlindungan Sosial melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Jurnal Manajemen dan Pendidikan Ilmu Sosial, 1(2): 516-526.

Kementerian Keuangan. (2020). Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html. 1 Oktober 2020.

Khalid, Idham. (2020). BLT Rp 600.000 Hanya Dibagikan Rp 150.000, Warga Laporkan Kepala Desa ke Kejaksaan. https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/08261781/blt-rp-600000-hanya-dibagikan-rp-150000-warga-laporkan-kepala-desa-ke?page=all. 20 Oktober 2020 (21:39).

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK). (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD). Retrieved from Kementrian PPN/Bappenas. https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf. 23 Oktober 2020 (19:00).

Maklumat Lurah Desa Panggungharjo Nomor 360/097. Kewajiban Melaporkan Diri.

McKevitt, David. (1998). Managing Core Public Services. United States. Blockwell Publisher. United States.

Moleong, Lexy J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda. Bandung.

Peraturan Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020. Tata Cara Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam Pengurangan Dampak Ekonomi dari Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Desa Panggungharjo.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Putra, Aji YK. (2020). Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap. https://regional.kompas.com/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap?page=all. 23 Oktober 2020.

Rahmansyah, Wildan. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, II(1): 90-102.

Sedarmayanti. (2004). Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. Wacaa Kinerja. 7(2): 1-16.

Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). PT. Refika Aditama. Bandung.

Slavoj, Zizek. (2020). Pandemic! Chovid Shakes The World. New York and OR Books. London.

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Suryajaya, Martin. (2020). Membayangkan Politik Dunia Setelah Korona. https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-politik-dunia-setelah-korona. 20 Oktober 2020 (21:30).

Suryani, Dewi Aminatun. (2019). Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. JPALG, 3(1): 52-69.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Pelayanan Publik.

UNDP. (1997). Governance for Suitable Developmeny - a Policy Document. UNDP. Newyork.

Weiss, Thomas G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges. Third World Quarterly. 21(5): 795-814.