ARTIKEL PENELITIAN
Edisi: Vol 8 No 1 (2022)
| Rilis: 2022-06-30
Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate Governance in preventing Corruption in State-Owned Enterprises
1
Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia
2
Pratama-Kreston Tax Research Institute
Unduhan
11.112
Tampilan
2.943
Sitasi
67
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa yang menyebabkan tidak efektifnya good corporate governance (GCG) dalam pencegahan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil riset menunjukan bahwa GCG belum efektif mencegah korupsi di BUMN karena dipengaruhi oleh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi (sikap), dan Faktor Birokrasi. BUMN menerapkan program pengendalian gratifikasi untuk mencegah korupsi dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berfungsi sebagai unit layanan dan informasi (help desk) pengendalian gratifikasi. Selain itu, perusahaan juga menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Sistem ini disediakan bagi pegawai/pejabat BUMN dan masyarakat yang ingin melaporkan suatu tindakan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan BUMN. Namun, program tersebut belum efektif dalam mengurangi dan menghilangkan perilaku koruptif pegawai/pejabat BUMN karena kurangnya nilai kepemimpinan, integritas dan nilai-nilai anti korupsi dari pegawai/pejabat BUMN dalam pencegahan korupsi. UPG juga tidak fokus dalam pencegahan korupsi. Selain itu, pelaksana kebijakan seringkali gagal dalam menjalankan tugasnya karena rasa sungkan dan ketakutan untuk menerapkan kebijakan pengendalian korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa yang menyebabkan tidak efektifnya good corporate governance (GCG) dalam pencegahan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil riset menunjukan bahwa GCG belum efektif mencegah korupsi di BUMN karena dipengaruhi oleh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi (sikap), dan Faktor Birokrasi. BUMN menerapkan program pengendalian gratifikasi untuk mencegah korupsi dengan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang berfungsi sebagai unit layanan dan informasi (help desk) pengendalian gratifikasi. Selain itu, perusahaan juga menyediakan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Sistem ini disediakan bagi pegawai/pejabat BUMN dan masyarakat yang ingin melaporkan suatu tindakan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan BUMN. Namun, program tersebut belum efektif dalam mengurangi dan menghilangkan perilaku koruptif pegawai/pejabat BUMN karena kurangnya nilai kepemimpinan, integritas dan nilai-nilai anti korupsi dari pegawai/pejabat BUMN dalam pencegahan korupsi. UPG juga tidak fokus dalam pencegahan korupsi. Selain itu, pelaksana kebijakan seringkali gagal dalam menjalankan tugasnya karena rasa sungkan dan ketakutan untuk menerapkan kebijakan pengendalian korupsi.
KATA KUNCI
good corporate governance, corruption, and state-owned enterprises
TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS
Prianto Budi Saptono
, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia
Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia
Dwi Purwanto
, Pratama-Kreston Tax Research Institute
Pratama-Kreston Tax Research Institute
DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)
Abijaya, S., Wildanu, E., & Jamaludin, A. (2021). Peranan kepemimpinan dalam organisasi (studi kasus peran pimpinan dalam menjaga soliditas karyawan di pt nippon indosari Corpindo). Jurnal Soshum Insentif, Volume 4, Nomor 1, 17-26.
Achmad, N. (2018, Juni 7). Menggagas model pengendalian korupsi di Kementerian Keuangan. Depok, Jawa Barat, Indonesia.
Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1, 1-11.
Alamsyah, W. (2020). Tren penindakan kasus korupsi semester I 2020. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
Anugerah, R. (2014). Peranan good corporate governance dalam pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi Volume 3 Nomor 1, 101-113.
Arief, S., Jumadi, & Abdullah. (2016, Oktober 29). Pengembangan model implementasi kebijakan program penangaan anak jalanan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. Makassar.
Aryanto, A. (2020, Januari 27). Kasus jiwasraya, ekonom: pengawasan lemah, OJK harus bertanggung jawab! Retrieved from wartaekonomi.co.id: https://www.wartaekonomi.co.id/read268678/kasus-jiwasraya-ekonom-pengawasan-lemah-ojk-harus-bertanggung-jawab
Aslam, N. (2021). Pencegahan korupsi di sektor BUMN dalam perspektif pelayanan publik di Indonesia. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 7, Nomor 2, 359-372.
Ayuningtyas, D., Parinduri, S. K., & Susanti, F. A. (2018). Integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 4 Nomor 1, 1-28.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2018, Oktober 01). Pedoman teknis penilaian mandiri kapabilitas SPI Korporasi. Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
BPKP. (2019). Laporan kinerja tahun 2019: memperkuat kompetensi pengawasan intern yang berkelanjutan demi bakti untuk negeri. Jakarta: BPKP.
Bratu, R., & Kazoka, I. (2018). Metaphors of corruption in the news media coverage of seven European Countries. European Journal of Communication, Vol. 33 (1), 57-72.
Bryman, A. (2012). Social research methods fourth edition. New York: Oxford University Press Inc.
Bullock, J., & Jenkins, M. (2020). Corruption and marginalisation. Transparency International, 1-24.
CNBC Indonesia. (2020, June 25). Tersangka jiwasraya, apa 'Dosa' Fakhri Hilmi Versi Kejagung? Retrieved from www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625195003-17-168141/tersangka-jiwasraya-apa-dosa-fakhri-hilmi-versi-kejagung
Corruption Eradication Commission. (2020, Mei 04). Batas akhir penyampaian LHKPN, kepatuhan nasional capai 92,81%. Retrieved from www.kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1611-batas-akhir-penyampaian-lhkpn-kepatuhan-nasional-capai-92-81
Corruption Eradication Commission. (2020, Februari 11). Tiga strategi mencegah korupsi. Retrieved from www.kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi
Deniozos, N., Vlados, C. M., & Chatzinikolaou, D. (2018). Corruption as form of economic crime and government effectiveness. 3rd International Conference of Development and Economy I.CO.D.ECON, 1-11.
Duri, J. (2021). Corruption and economic crime. Transparency International Anti-Corruption Helpdesk, 1-16.
Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
Endro, G. (2017). Menyelisik makna integritas dan pertentangannya dengan korupsi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, Volume 3 Nomor 1, 131-152.
Fadhilah. (2020, September 30). ICW: kinerja KPK semester I 2020 sangat buruk dalam penindakan. Retrieved from https://beta.kompas.tv/: https://beta.kompas.tv/article/112214/icw-kinerja-kpk-semester-i-2020-sangat-buruk-dalam-penindakan
Falihah, L., Abrini, R. P., & Paraya, E. P. (2020). Fungsi pengawasan oleh lembaga otoritas jasa keuangan terhadap sektor perasuransian ditinjau dari hukum pengawasan. Jurnal Fundamental Justice Volume 1 Nomor 2 , 28-38.
Ghivarianto, R. D. (2020, Februari 11). Bangun budaya antikorupsi di kementerian, Menaker Gandeng KPK. Retrieved from https://news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4895279/bangun-budaya-antikorupsi-di-kementerian-menaker-gandeng-kpk
Gould, D. J., & Amaro-Reyes, J. A. (1983). The effects of corruption on administrative performance: illustrations from developing countries. Washington D.C.,: World Bank.
Hardinto, W., Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Cahaya, F. R. (2020). Sisi gelap pemimpin dalam memotivasi tindakan korupsi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 334-354.
Hasuti, A. T., & Wiratno, A. (2020). Pengaruh budaya organisasi, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap perilaku korupsi. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntasi.
Hidayanto, M. F. (2005). Kepemimpinan dan korupsi (simbiosis mutualisme). Al-Mawarid Edisi XIII, 34.
Hikam, H. A. (2020, Juli 26). Sederet bos BUMN di pusaran kasus korupsi. Retrieved from www.detik.com: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5108771/sederet-bos-bumn-di-pusaran-kasus-korupsi/1
Humas Setkab. (2015, Desember 10). Pidato tertulis presiden joko widodo yang dibacakan oleh menko polhukam pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Gedung Sabuga, Bandung, 10 Desember 2015. Retrieved from setkab.go.id: https://setkab.go.id/pidato-tertulis-presiden-joko-widodo-yang-dibacakan-oleh-menko-polhukam-pada-puncak-peringatan-hari-anti-korupsi-internasional-di-gedung-sabuga-bandung-10-desember-2015/
Indonesia Corruption Watch. (2020). Tren penindakan kasus korupsi semester I 2020. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
Indrawan, R., & Syaufi, H. A. (2016). Kinerja Aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan. Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016, 30.
Kamarasyid, A. (2017). Impelementasi kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan nasional-badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 275-292.
Kontan. (2020, Maret 09). BPK: Kerugian negara akibat Jiwasraya capai Rp 16,81 triliun. Retrieved from kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-kerugian-negara-akibat-jiwasraya-capai-rp-1681-triliun
Kumparan. (2020, Mei 5). LHKPN, transparansi, integritas, dan berita. Retrieved from www.kumparan.com: https://kumparan.com/sabir-laluhu/lhkpn-transparansi-integritas-dan-berita-1tMCsKfSYZm
Kurnia, T. (2017). Kepemimpinan model the way inspirasi bagi terwujudnya budaya risiko perusahaan studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk . Bina Ekonomi Volume 21 Nomor 2, 79-92.
Kusuma, H. (2016, Maret 22). Okefinance. Retrieved from www.okezone.com: https://economy.okezone.com/read/2016/03/22/20/1342691/jokowi-ekonomi-ri-tak-lincah-karena-aturannya-sendiri
Lancaster, T. D., & Montinola, G. R. (1997). Toward a methodology for the comparative study of political corruption. Crime, Law & Social Change , 185-206.
Manor, I. W., Moy, P., Neumann, R., & Shechnick, M. (2021). Does corruption corrupt? the behavioral effects of mediated exposure to corruption. International Journal of Public Opinion Research, 1-21.
Marciano, B., Syam, A., Suyanto, Ahmar, N., & Gayatri, M. (2018). Penerapan good corporate governance terhadap pencegahan Fraud: Sebuah Literatur review. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 1 Nomor 1, 152-161.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data analysis: a methods sourcebook edition 3. United States of America: Sage Publication, Inc.
Mistree, D., & Dibley, A. (2018). Corruption and the paradox of transparency. Working Paper Series, 1-31.
Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. language teaching research.
Natalia, D. L. (2019). Media massa dan pemberitaan pemberantasan korupsi di Indonesia. INTERGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 57-73.
National Committe for Governance Policy (KNKG). (2006). Pedoman umum good corporate governance Indonesia. Jakarta: National Committe for Governance Policy.
Nieuwenburg, P. (2002). Emotion and perception in Aristotle's rhetoric. Australasian Journal of Philosophy.
Pradiptyo, R., Wirotomo, A., Hilman, R. M., & Azzani, M. (2015). Prakarsa Bulaksumur anti korupsi. Naskah Akademik.
Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: Unisri Press.
Pranoto, T. (2019, April 19). Quo va korup Q BUMN. Retrieved from www.mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/276495/quo-va-korup-q-bumn
Prastika, R. Y. (2020). Efektivitas penerapan good corporate governance (GCG) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di PT Kereta Api Indonesia (Persero). Jurnal Idea Hukum Volume 6 Nomor 1, 96-112.
Puspitasari, M. A. (2016, Maret 18). Pejabat Tak kirim LHKPN, Menteri Yuddy ancam copot. Retrieved from https://nasional.tempo.co/: https://nasional.tempo.co/read/754972/pejabat-tak-kirim-lhkpn-menteri-yuddy-ancam-copot
Putri, C. A. (2020, Januari 20). Kejagung: jika pengawasan OJK benar, kasus jiwasraya tak ada! Retrieved from www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/market/20200120144752-17-131283/kejagung-jika-pengawasan-ojk-benar-kasus-jiwasraya-tak-ada
Putri, I. A. (2012). Peranan good corporate governance dan budaya terhadap kinerja organisasi. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 7 Nomor 2, 193-204.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik, Volume 11, Nomor 01, 1-12.
Rezaee, Z. (2009). Corporate Governance and ethics. John Wiley & Sons.Inc.
Rustandy, T., Sukmadilaga, C., & Irawady, C. (2020). Pencegahan Fraud melalui budaya organisasi, good corporate governance, dan pengendalian internal. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Volume 8, Nomor 2, 232-247.
Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15, Nomor 3, 249-262.
Sinaga, H. (2018, Agustus 04). Menegakkan budaya antikorupsi dengan keteladanan pemimpin. Retrieved from www.kabar24.bisnis.com: https://kabar24.bisnis.com/read/20180804/15/824190/opini-menegakkan-budaya-antikorupsi-dengan-keteladanan-pemimpin
Sumarga, S. K. (2020, Desember 10). Mental korup dan revolusi mental. Retrieved from www.tribunnews.com: https://m.tribunnews.com/tribunners/2020/12/10/mental-korup-dan-revolusi-mental?page=2
Suryono, A. (2017). Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Progesif sebagai tindakan pencegahan korupsi. Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum Dan HAM PWM Jateng), 297-308.
Suryono, K. E., & Rahadat, B. A. (2020). Tanggung jawab hukum PT Jiwasraya Terhadap Nasabah. Jurnal Meta Yuridis Volume 3 Nomor 2 , 47-70.
Susanti, D. S., Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia melawan korupsi: strategi pencegahan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Volume 4 Nomor 2, 207-232.
Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia Tahun 2020. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi Volume 7, Nomor 1, 161-178.
Syauket, A. (2021). Buku ajar pendidikan anti korupsi. Bekasi: Ubhara Jaya Press.
Tjokrowasito, M. (2016, Maret 17). www.bappenas.go.id. Retrieved from TAK Bappenas Usul Pembentukaan Komite Regulasi: https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/tak-bappenas-usul-pembentukan-komite-regulasi/
Utama, A., & Stefanie, C. (2015, Mei 29). Budi Waseso Tolak Laporkan Hartanya ke KPK. Retrieved from www.cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150529190046-32-56610/budi-waseso-tolak-laporkan-hartanya-ke-kpk
Wilopo, W. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. The Indonesian Journal of Accounting Research Volume 9, Nomor 3, 346-366.
LISENSI DAN HAK CIPTA
Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)
Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)
Saptono, P. B., & Purwanto, D. (2022). Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate Governance in preventing Corruption in State-Owned Enterprises. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8(1), 77-94. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870
