Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Article Sidebar

PDF
Published: Apr 23, 2018
DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.137
Keywords:
kinerja kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tindak pidana korupsi sumber daya alam

Main Article Content

Listyo Yuwanto
Universitas Surabaya

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan dukungan rakyat Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam (TPK SDA). Dukungan rakyat menunjukkan adanya kepercayaan (trust) kepada KPK sebagai lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus korupsi. Kepercayaan memiliki aspek-aspek integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan. Salah satu faktor penentu kepercayaan adalah kinerja KPK dalam penanganan TPK SDA. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris hubungan kinerja KPK dalam menangani TPK SDA dan kepercayaan terhadap KPK dalam menangani TPK SDA. Subjek penelitian 300 mahasiswa yang concern dengan permasalahan penanganan TPK SDA di Indonesia dengan indikator mengikuti minimal tiga kasus korupsi dan bersedia menjadi subjek penelitian. Data dianalisis menggunakan deskripsi frekuensi dan Pearson correlation. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar subjek menilai KPK memiliki kinerja yang baik (68%), kepercayaan yang sedang (63,3%), integritas tinggi (57,3%), kompetensi sedang (58%), konsistensi sedang (37,7%), kesetiaan tinggi (43,3%), dan keterbukaan sedang (40,4%). Hasil penelitian membuktikan terdapat
hubungan antara kinerja KPK dan kepercayaan terhadap KPK dalam menangani TPK SDA (r = 0,513 ; p = 0,000). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, refleksi, dan evaluasi bagi KPK dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terutama dalam aspek kompetensi, konsistensi, kesetiaan, dan keterbukaan dalam menangani TPK SDA. Implikasi teoretis dan praktis didiskusikan lebih lanjut.

Article Details

How to Cite
Yuwanto, L. (2018). Kinerja Penanganan Tindak Pidana Korupsi Sumber Daya Alam dan Kepercayaan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 2(1), 25–41. https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.137
Issue
Vol. 2 No. 1 (2016): INTEGRITAS Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016
Section
Articles

References

Aamodt, M. G. (2007). Industrial/organizational psychology : An applied approach (5th ed.). Pacific Grove, CA : Wadsworth Publishing.
Ali, M. (1998). Kamus lengkap Bahasa Indonesia modern. Jakarta : Pustaka Amani.
Bailey, J. E., & Pearson, S. W. (1983). Development of a tool for measuring and analyzing computer user satisfaction. Management Science, 29(5), 530-545.
Bernardin, H. J., & Russel, J. E. A. (1993). Human resource management : An experiential approach. New York : McGraw Hill.
Brown, S., Gray, D., McHardy, J., & Taylor, K. (2015). Employee trust and workplace performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 116, 361-378.
Butler, J. K., & Cantrell, R. S. (1984). A behavioral decision theory approach to modeling dyadic trust in superiors and subordinates. Psychological Reports, 55(1), 19-28.
Elwina, M. (2011). Upaya pemberantasan korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 87-101). Jakarta : Kemendikbud.
Karsona, A. M. (2011). Pengertian korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 21-34). Jakarta : Kemendikbud.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk membasmi : Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). Kajian kerentana korupsi di sistem perizinan sektor kehutanan. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kurniadi, Y. (2011). Dampak masif korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 55-71). Jakarta : Kemendikbud.
McAllister, D. J. (1995). Affect and cognition based trust as foundations for interpersonnal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38, pp. 24-59.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). Organizational behavior (7th ed.). Ney Jersey : Pearson Education, Inc.
Rothstein, B., & Stolle, D. (2002). How political institutions create and destroy social capital: An institutional theory of generalized trust. Paper presented at the American Political Science Association meeting, Boston, MA.
Salamon, S. D. (2003). Trust that binds : The influence of collective felt trust on responsibility norms and organizational outcomes. Diunduh dari https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/15935/ubc2004-901750.pdf?sequence=1.
Shaw, R. B. (1997). Trust in the balance. San Fransisco : Jossey-Bass Inc.
Stoyan, A. T., Niedzwiecki, S., Morgan, J., Hartlyn, J., & Espinal, R. (2014). Trust in government institution : The effects of performance and participation in the Dominican Republic and Haiti. International Political Science Review, 37(1), 18-35.
Tarigan, A. (2013). Peran korporasi dalam kejahatan kehutanan. In Indonesia Corruption Watch (Ed). Climate Change :Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Kehutanan (pp.9-24). Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
Tim Penyusun Laporan Kinerja KPK. (2015). Laporan akuntabilitas kinerja KPK tahun 2014. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
Utari, I. S. (2011). Faktor penyebab korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi (pp. 37-51). Jakarta : Kemendikbud.
Van de Walle, S., & Bouckaert, G. (2003). Public service performance and trust in government : The problem of causality. International Journal of Public Administration, 26(8), 891-913.
Yang, K., & Holzer, M. (2006). The performance-trust link : Implications for performance measurement. Public Administration Review, 66(1), 114-126.
Yuntho, E., Easter, L., Caesar, A., & Idris, I. (2014). Regulasi membawa korupsi. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.