Beralih ke bagian utama
Beranda > Terbitan > Vol 7 No 2 (2021) > Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program
ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 7 No 2 (2021) | Rilis: 2021-12-16

Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program

1 Universitas Indonesia
2 Universitas Indonesia
Unduhan
2.874
Tampilan
2.929
Sitasi
22

ABSTRAK

Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun peningkatan kepatuhan tersebut belum diiringin dengan ketepatan dan validitas isi LHKPN. Sehingga LHKPN belum mampu mencapai tujuan awal LHKPN sebagai alat pencegahan korupsi berbasis pendekatan individu dan deteksi Illicit Enrichment. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan terutama pada pencapaian output dan outcome, atau pada kerangka Marsh & Mcconnell (2010) disebut sebagai keberhasilan kebijakan dalam dimensi program.  Penelitian menggunakan pradigma post positivism, dengan metode kualitatif. Sumber data berupa data sekunder meliputi laporan dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi program, implementasi LHKPN belum sepenuhnya berhasil terutama pada indicator outcome. LHKPN masih berkutat pada pemenuhan laporan, belum mampu mencapai tujuan menciptakan iklim integritas penyelenggara negara. Untuk meningkatkan kualitas LHKPN, maka KPK harus mendorong perbaikan aturan terutama pada kejelasan sanksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta berkolaborasi dengan instansi terkait untuk mengintegrasikan data transaksi keuangan dan kekayaan penyelenggara negara.

KATA KUNCI

LHKPN Illicit enrichment Policy Implementation Policy success Integrity implementasi kebijakan keberhasilan kebijakan

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Elih Dalilah

, Universitas Indonesia
Universitas Indonesia

Vishnu Juwono

, Universitas Indonesia
Universitas Indonesia

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Akbar, M., & Mohi, W. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. Ideas Publishing. Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia). Ideas Publishing. Bovens, M. A. P., & t Hart, P. (2005). Publieke verantwoording: Zegen en vloek (pp. 1–14). Boom. Boyne, G. A. (2003). What is public service improvement? Public Administration, 81(2), 211–227. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00343 Cleaves, P. S. (1980). Eleven. Implementation amidst scarcity and apathy: Political power and policy design. In Politics and Policy Implementation in the Third World (Vol. 28, Issue 1.303, pp. 281–303). Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400886081-015 Davidsen, S., Juwono, V., & Timberman, D. G. (2006). Curbing corruption in Indonesia 2004–2006: A survey of national policies and approaches. USINDO: The United States– Indonesia Society - CSIS: Centre for Strategic and International Studies. Hadjar, A. (2021). Harus ada sanksi bagi pelanggar LHKPN. Media Indonesia. Hasanuddin, H. (2013). Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (asset declaration) sebagai salah satu instrumen pemberantasan korupsi [Universitas Indonesia]. https://library.ui.ac.id/detail?id=20335847 Howlett, M. (2012). The lessons of failure: learning and blame avoidance in public policy-making. International Political Science Review, 33(5), 539–555. https://doi.org/10.1177/0192512112453603 Juwono, V. (2016). Berantas Korupsi: a political history of governance reform and anti-corruption initiatives in Indonesia 1945-2014. The London School of Economics and Political Science (LSE). Juwono, V. (2019). Kepemimpinan politik dalam mendorong inisiatif antikorupsi. Prisma, 38(2). Marsh, D., & Mcconnell, A. (2010). Towards a framework for establishing policy success. Public Administration, 88(2), 564–583. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01803.x Migunani, M. (2017). Kajian efektivitas program pencegahan korupsi KPK. Newman, J. (2014). Measuring policy success: Case studies from Canada and Australia. Australian Journal of Public Administration, 73(2), 192–205. https://doi.org/10.1111/1467-8500.12076 Nugroho, R. (2003). Kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi. Elex Media Komputindo. Organization for Economic Co-operation and Development. (2011). Asset declarations for public officials. A tool to prevent corruption. OECD Publishing. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001). Salim, W. G. (2020). Legal certainty against not reporting assets of state administrators in selection of corruption eradication commission chairmanship candidates. Corruptio, 1(1), 52. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2074 Simanjuntak, M. (2014). Mengungkap tindak pidana korupsi dari pembuktian terbalik dan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 7(1), 36–56. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.125 Suryono, A. (2000). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) progresif sebagai tindakan pencegahan korupsi. Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum Dan HAM PWM Jateng), 297–308. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9477 Ugyel, L., & O’Flynn, J. (2017). Measuring policy success: Evaluating public sector reform in Bhutan. International Journal of Public Administration, 40(2), 115–125. https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1076466

LISENSI DAN HAK CIPTA

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Dalilah, E., & Juwono, V. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 311-324. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861

TERINDEKS OLEH: