Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada

Penyandang dana mengambil peran dalam menyelesaikan permasalahan gap biaya pilkada yang besar dan ketidakcukupan kekayaan pasangan calon pemilihan kepala daerah. Namun harapan penyandang dana akan balasan terhadap sumbangan yang telah diberikan menimbulkan masalah benturan kepentingan oleh kepala daerah terpilih. KPK melakukan studi untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan pada pendanaan Pilkada. Studi dilakukan terhadap terhadap calon kepala/wakil kepala daerah yang kalah pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018 melalui melalui metode telesurvey, pengolahan data sekunder (KPU dan LHKPN), serta wawancara mendalam khusus di tahun 2018. Studi menunjukkan bahwa harapan penyandang dana akan balasan di kemudian hari diungkapkan secara jelas. Sebagian besar calon kepala/wakil kepala daerah pun akan memenuhi harapan tersebut ketika memenangkan pilkada/menjabat. Penyandang dana mengharapkan balasan berupa perijinan bisnis, kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis.

Kata Kunci: Benturan Kepentingan, Korupsi, Pilkada