Beralih ke bagian utama
Tentang Jurnal | Editorial Team | Etika Publikasi | Kontak
Integritas: Jurnal Antikorupsi
Beranda > Terbitan > Vol 9 No 1 (2023) > Noken dan korupsi: Degradasi nilai budaya antikorupsi pada era otonomi khusus di Papua
ARTIKEL PENELITIAN Edisi: Vol 9 No 1 (2023) | Rilis: 2023-06-15

Noken dan korupsi: Degradasi nilai budaya antikorupsi pada era otonomi khusus di Papua

Vol 9 No 1 (2023)
Bonefasius Bao1 , PRT. Paramma2 , Anitha Nurak3 , Hendrik Vallen Ayomi4
1 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
2 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
3 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
4 Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.984
BACA / PREVIEW FULLTEXT PDF (INGGRIS) UNDUH FULLTEXT PDF (INGGRIS) BACA / PREVIEW FULLTEXT PDF UNDUH FULLTEXT PDF
Unduhan
1.761
Tampilan
1.043
Sitasi
20

ABSTRAK

Dimasa lampau orang-orang asli Papua (indigenous Papuan) memiliki cara yang unik dalam budayanya untuk mengajarkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, keterbukaaan, dan kewibawaan. Nilai-nilai ini terkandung dalam noken. Noken adalah produk kerajinan tangan terbuat dari bahan alami yang fungsi-nya sama seperti kantung digunakan untuk mengisi hasil panen, barang-barang belanjaan, kebutuhan pribadi dan dipakai dalam upacara sebagai cenderamata serta sebagai aksesoris untuk kaum perempuan. Filosofi Noken ini sarat nilai, termasuk dalam hal transparansi dan integritas yang mana orang Papua telah diajarkan budaya antikorupsi sejak awal. Namun hal tersebut kontradiktif dengan keadaan masa kini, dima-na praktek korupsi meningkat terutama dikalangan pemangku jabatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis degradasi budaya antikorupsi pasca pemberlakuan otonomi khusus Papua dengan menguna-kan perspektif kualitatif  yaitu menggali informasi dari informan terpilih melalui diskusi kelompok terbatas (FGD) dan wawancara (in-depth interview). Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyebab degradasi budaya antikorupsi karena adanya perubahan gaya hidup konsumtif dan lemahnya pengawasan, sistem politik ber-biaya tinggi dan alur birokrasi yang berbelit-belit. Konsekuensinya adalah pudarnya budaya antikorupsi berbasis noken, ketergantungan terhadap dana otonomi khusus dan semakin menajamnya konflik sosial. Untuk itu dibutuhkan political dan good will pemangku kepentingan untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur Noken melalui internalisasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

KATA KUNCI

Corruption Culture Noken Integrity Transparency Papuan

TIM PENULIS & BIOGRAFI PENULIS

Bonefasius Bao

, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

PRT. Paramma

, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Anitha Nurak

, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Hendrik Vallen Ayomi

, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Aji, M. R., & Hantoro, J. (2022). KPK layangkan peringatan ke tersangka kasus korupsi Gereja Kingmi Mimika. TEMPO.CO. https://nasional.tempo.co/read/1599364/kpk-layangkan-peringatan-ke-tersangka-kasus-korupsi-gereja-kingmi-mimika Amrullah, A., & Putra, E. P. (2022). Peneliti duga ada unsur suap, minta KPK usut proses pembentukan DOB Papua. Republika. https://news.republika.co.id/berita/rf1mu3484/peneliti-duga-ada-unsur-suap-minta-kpk-usut-proses-pembentukan-dob-papua Ayomi, H. V., & Paramma, P. (2021). Gereja dan korupsi: Analisis isi khotbah (content analysis) terkait praktek korupsi di Papua. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(1), 197–216. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.734 Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 5(2), 32–44. https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44 Januar, A. (2017). Fungsi, makna, dan eksistensi noken sebagai simbol identitas orang Papua. Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya., 18(1), 57–70. Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif. Prenadamedia Group. Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik. Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 9(2), 168–178. https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496 Marit, E. L. (2016). Noken dan perempuan Papua: Analisis wacana gender dan ideologi. MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa, 1(1), 33–42. Muhlizi, A. F. (2014). Membangkitkan budaya nusantara yang anti korupsi. Rechtsvinding, 1–6. Mustholih, M. (2019). KPK sebut Sumut provinsi terkorup di Indonesia. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/nusantara/229265/kpk-sebut-sumut-provinsi-terkorup-di-indonesia Nazamuddin, N. (2018). Dana otsus rawan korupsi. Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/article/dana-otsus-rawan-korupsi Pona, L. (2016). Fenomena korupsi di Papua. Leutikabooks. Pujileksono, S. (2015). Metode penelitian komunikasi kualitatif. Kelompok Intrans Publishing. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945). Ridwan, A. (2016). Komunikasi antarbudaya: mengubah persepsi dan sikap dalam meningkatkan kreativitas manusia. Pustaka Setia. Rozie, F. (2020). Ketua KPK ungkap 26 provinsi terlibat korupsi, Jabar paling banyak. Liputan 6. https://www.liputan6.com/news/read/4387134/ketua-kpk-ungkap-26-provinsi-terlibat-korupsi-jabar-paling-banyak Suharyo, S. (2018). Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi penindakan hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 305–318. http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/466 Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. Staff Papers, 45(4), 559–594. https://doi.org/10.2307/3867585 Tutoroong, C. E., Rachman, S. J., Alamsyah, W., & Sahputri, W. U. (2021). Potret pengadaan barang/jasa di wilayah Papua dan Papua Barat. Indonesia Corruption Watch. Warikar, J. (2022). Implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua (Studi kasus otonomi pendidikan). Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218522

LISENSI DAN HAK CIPTA

CC BY-SA 4.0

Lisensi Terbuka Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Karya jurnal ini dipublikasikan secara terbuka untuk publik dan dilindungi di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

CARA MENGUTIP (HOW TO CITE)

Bao, B., Paramma, P., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2023). Noken dan korupsi: Degradasi nilai budaya antikorupsi pada era otonomi khusus di Papua. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(1), 109-120. https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.984

TERINDEKS OLEH: