Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia

Abdurrahman, M. (2009). Sosiologi dan metode penelitian hukum. UMM Press. Adiyudha, R., & Aminah, A. N. (2021). 70 persen kasus korupsi adalah suap. Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/qpcmp2384/70-persen-kasus-korupsi-adalah-suap Afriyadi, A. D. (2020). 53 kasus BUMN “dipelototi” Erick Thohir termasuk proyek fiktif Waskita. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5106394/53-kasus-bumn-dipelototi-erick-thohir-termasuk-proyek-fiktif-waskita Ali, A. (2015). Menguak tabir hukum. Kencana. Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. Jurnal Voice of Midwifery, 08(01), 760–768. https://www.journal.umpalopo.ac.id/index.php/VoM/article/view/43 Asshiddiqie, J. (1997). Teori dan aliran penafsiran hukum tata negara. Ind Hill-Company. Bertens, K. (2004). Etika. Gramedia. Busroh, F. F. (2017). Upaya pencegahan korupsi melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Jurnal Lex Publica, IV(1), 631–644. Djunaedi, R. N., & Gunawan, L. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja karyawan. PERFORMA: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis, 3(3), 400–408. https://journal.uc.ac.id/index.php/performa/article/view/729 Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001-2016 dan pencegahan praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Integritas: Jurnal Anti Korupsi, 6(2), 187–208. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684 Graycar, A., & Prenzler, T. (2013). Understanding and preventing corruption. Palgrave Macmillan. Guritno, T. (2021). ICW: Penanganan Korupsi di Indonesia Tak Membuat Koruptor Jera. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18390681/icw-penanganan-korupsi-di-indonesia-tak-membuat-koruptor-jera Hartono, C. F. G. S. (2006). Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20. Alumni. Ibrahim, J. (2007). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia. Jaweng, R. N. E., Rheza, B., Agustine, T. E., Suparman, H. N., Prawira, M. Y., Febryanti, N. A., Jannah, A. N., & Mitra Peneliti di 33 Provinsi. (2016). Tata kelola ekonomi daerah: Survei pemeringkatan 32 ibukota provinsi di Indonesia. KPPOD; Knowledge Sector Initiative; Australian Government. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). TPK berdasarkan instansi. Anti-Corruption Clearing House. https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi Latif, Y. (2013). Membumikan etika Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Digest Epistema: Berkala Isu Hukum Dan Keadilan Eko-Sosial, 4, 72–79. Latif, Y. (2019). Negara paripurna. Gramedia. Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum. Kencana. Muliadi, S. (2015). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 1–11. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346 Natalia, D. L. (2021). Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2020 melorot 3 poin. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Indeks Persepsi,dari 180 negara yang disurvei. Nuryan, I. (2016). Strategy development and implementation of good corporate governance (GCG) on BUMN and BUMD in Indonesia. AdBispreneur, 1(2), 145–152. https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10237 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. L. No. 25 (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (2010). Renggong, R. (2016). Hukum pidana khusus: Memahami delik di luar KUHP. Kencana. Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Rajagrafindo Persada. Sarjono, S. (2019). Sejak 2004--Juni 2019 KPK eksekusi 1.064 koruptor. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/1152776/sejak-2004-juni-20019-kpk-eksekusi-1064-koruptor Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(2), 169–186. https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660 Sudarmanto, E., Elly Susanti, Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., Purba, B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). Good Corporate Governance (GCG). Yayasan Kita Menulis. Sudirman, M. A., Amiruddin, A., & Parman, L. (2020). Tindakan maladministrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi. Badamai Law Journal, 5(1). http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1952 Sukismo, B. (2008). Karakter penelitian hukum normatif dan sosiologis. Sumitro, R. H. (1988). Metode penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia. Susanto, S. (2017). Harmonisasi hukum makna keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan pada badan usaha milik negara (BUMN) Persero. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional: “Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu, 53(9), 1689–1699. Susanto, V. Y. (2021). ICW: Sepanjang 2020, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun. Suseno, F. M. (2016). Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral. Kanisius. Suwiknyo, E. (2021). Korupsi bansos Covid-19 turut seret satu BUMN, ini faktanya. Bisnis.Com. https://kabar24.bisnis.com/read/20210217/16/1357230/korupsi-bansos-covid-19-turut-seret-satu-bumn-ini-faktanya.